Dipimpin Alkhundzada, Inilah Pemerintahan Baru Emirat Islam Afghanistan

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 8 September 2021 17:00 WIB
Monitorindonesia.com - Taliban kemarin mengumumkan pemerintahan sementara yang semuanya terdiri dari laki-laki termasuk seorang menteri dalam negeri yang tengah dicari oleh Biro Intelijen Federal (FBI) AS. Pengumuman pemerintahan baru itu diwarnai aksi protes jalanan yang mengakibatkan dua orang tewas sebagaimana dikutip TheGuardian.com, Rabu (8/9/2021). Para menteri kabinet diambil seluruhnya dari jajaran Taliban meskipun ada janji untuk membentuk kabinet inklusif. Banyak dari tokoh seniornya ada dalam daftar sanksi PBB yang kemungkinan akan memperumit upaya kelompok itu untuk pengakuan internasional. Afganistan akan dikenal secara resmi sebagai emirat Islam seperti di bawah kekuasaan Taliban pada 1990-an. Sedangkan pemimpinnya, Hibatullah Akhundzada akan menjadi pemimpin tertinggi. Taliban juga membentuk kementerian urusan kebajikan dan pencegahan kejahatan, sebuah badan penegakan hukum terkenal yang merupakan salah satu lembaga yang paling ditakuti ketika mereka terakhir kali menguasai Afghanistan. Fungsi utamanya adalah untuk mengawasi interpretasi ekstrem Taliban tentang hukum Islam. Perdana menterinya adalah Mohammad Hassan Akhund, salah satu anggota pendiri kelompok itu yang dekat dengan pemimpin aslinya, Mohammed Omar. Dia memiliki eksposur internasional yang jauh lebih sedikit daripada para pemimpin senior Taliban lainnya, tetapi sebagai kepala dewan kepemimpinan kelompok yang kuat, dia adalah salah satu anggotanya yang paling berpengaruh. Putra Mullah Omar, Mullah Yaqoob akan menjadi menteri pertahanan, dan penjabat menteri dalam negeri adalah Sirajuddin Haqqani yang masuk dalam daftar buronan FBI dengan hadiah US$5 juta bagi siaap ayng bisa menangkapnya. Dalam pernyataan pertamanya sejak Taliban merebut kekuasaan bulan lalu, Akhundzada mengatakan para penguasa baru Afghanistan berkomitmen pada semua hukum internasional, perjanjian dan komitmen yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. “Di masa depan, semua urusan pemerintahan dan kehidupan di Afghanistan akan diatur oleh hukum Syariah yang suci,” katanya. Taliban masih menghadapi krisis ekonomi besar, tekanan domestik dari lawan politik, dan pemberontakan di lembah Panjshir yang belum sepenuhnya dipadamkan meskipun mereka merebut ibu kota provinsi.[hot]

Topik:

Pemerintahan Taliban

Berita Sebelumnya

Militer Guinea Konsolidasikan Kekuatan Usai Kudeta atas Presiden Conde

Berita Selanjutnya

Pemberontak Tigray Bunuh 120 Warga Sipil di Ethiopia