Disetujui Raja, PM Malaysia Ismail Sabri Bubarkan Parlemen

Jakarta, MI -Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, mengumumkan bahwa parlemen telah dibubarkan sehingga membuka jalan bagi pemilihan umum nasional yang akan diadakan sebelum akhir tahun. Berbicara dalam pidato nasional yang disiarkan televisi pada sore ini, Ismail Sabri mengatakan dia telah meminta persetujuan dari Raja Yang Dipertuan Agung Malaysia pada Minggu siang untuk membubarkan parlemen. Dia mengatakan permintaannya diterima. "Saya mendorong semua pemerintah negara bagian, kecuali pemerintah Sabah, Sarawak, Johor dan Melaka untuk membubarkan Majelis Negara Bagian masing-masing pada tanggal yang sama dengan Pemilihan Umum di tingkat federal, meskipun beberapa negara bagian telah memutuskan untuk tidak membubarkan diri" katanya. “Sebaiknya (pemungutan suara di negara bagian dan secara nasional nasional) diadakan pada saat yang sama sehingga rakyat tidak terbebani. Dan hal itu untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan biaya berkurang,” tambah Ismail Sabri seperi dikutip ChannelNewsAsia.com, Senin (10/10). Perdana menteri itu mengatakan bahwa tanggal yang ditentukan untuk hari pencalonan, hari pemungutan suara dan hal-hal terkait lainnya akan ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. “Dengan pengumuman ini, amanah dikembalikan kepada rakyat,” katanya. Dia mengatakan bahwa mandat rakyat adalah penangkal ampuh bagi negara untuk mencapai stabilitas politik dan menciptakan pemerintahan yang kuat, stabil dan dihormati setelah pemilu. Ada spekulasi kuat tentang pembubaran parlemen untuk membuka jalan bagi pemilihan umum ke-15 (GE15). Jumat lalu, pemerintahan Ismail Sabri mengumumkan anggaran sebesar RM372,3 miliar (US$80,06 miliar) untuk tahun 2023 di tengah lingkungan global yang tidak pasti dan perkiraan pertumbuhan yang lambat. Anggaran itu adalah salah satu anggaran terbesar dalam sejarah Malaysia. Pada 30 September, Dewan Tertinggi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) memutuskan bahwa parlemen harus segera dibubarkan agar GE15 dapat diadakan tahun ini. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, yang menghadapi 47 dakwaan pidana pelanggaran kepercayaan, korupsi dan pencucian uang, sangat vokal dalam mendorong pemilihan umum jajak pendapat, seolah-olah untuk mencari mandat baru dari rakyat.