Menhan Pastikan AS Setop Pengiriman Bom ke Israel

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 17 Mei 2024 10:22 WIB
Asap mengepul di atas gedung-gedung selama serangan udara Israel di kota Rafah, Jalur Gaza selatan pada 11 Mei 2023 (Foto: AFP)
Asap mengepul di atas gedung-gedung selama serangan udara Israel di kota Rafah, Jalur Gaza selatan pada 11 Mei 2023 (Foto: AFP)

Jakarta, MI - Menteri Pertahanan (Menhan) Lloyd Austin telah mengonfirmasi bahwa AS menghentikan pengiriman bom ke Israel pekan lalu karena adanya kekhawatiran Israel akan mengambil keputusan untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Rafah di Gaza selatan, yang bertentangan dengan keinginan AS.

Pengiriman tersebut seharusnya terdiri dari 1.800 bom seberat 900 kilogram dan 1.700 bom seberat 225 kilogram, menurut pejabat yang tidak mau disebutkan namanya. 

Fokus perhatian AS adalah bahan peledak yang lebih besar dan bagaimana bahan tersebut dapat digunakan di lingkungan perkotaan yang padat penduduk seperti Rafah. tempat lebih dari 1 juta warga sipil berlindung setelah mengevakuasi bagian lain Gaza di tengah perang Israel terhadap Hamas.

Austin mengonfirmasi penundaan pengiriman senjata tersebut, dan mengatakan kepada subkomite Alokasi Pertahanan Senat bahwa AS menghentikan “satu pengiriman amunisi muatan tinggi.”

“Kami akan terus melakukan apa yang diperlukan untuk memastikan bahwa Israel mempunyai sarana untuk mempertahankan diri,” kata Austin. “Namun demikian, kami saat ini sedang meninjau beberapa pengiriman bantuan keamanan jangka pendek dalam konteks peristiwa yang terjadi di Rafah.”

AS secara historis telah memberikan bantuan militer dalam jumlah besar kepada Israel. Hal ini semakin meningkat setelah serangan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel dan menyebabkan sekitar 250 orang ditawan oleh militan itu.

Penghentian pengiriman bantuan adalah manifestasi paling mencolok dari perselisihan antara pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemerintahan Presiden Joe Biden, yang telah meminta Israel untuk berbuat lebih banyak guna melindungi kehidupan warga sipil tak berdosa di Gaza.

Hal ini juga terjadi ketika pemerintahan Biden akan mengeluarkan keputusan resmi pertama pada minggu ini mengenai apakah serangan udara di Gaza dan pembatasan pengiriman bantuan telah melanggar hukum internasional dan hukum AS yang dirancang untuk menyelamatkan warga sipil dari kengerian terburuk dari perang di Gaza.

Keputusan yang menentang Israel akan semakin menambah tekanan pada Biden untuk mengekang aliran senjata dan uang ke militer Israel.

Biden menandatangani jeda tersebut dalam perintah yang disampaikan pekan lalu ke Pentagon, menurut pejabat AS yang tidak berwenang mengomentari masalah tersebut. Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih berusaha untuk merahasiakan keputusan tersebut dari publik selama beberapa hari hingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai ruang lingkup operasi intensif militer Israel di Rafah dan hingga Biden dapat menyampaikan pidato yang telah lama direncanakan pada hari Selasa untuk memperingati Hari Peringatan Holocaust.

Pemerintahan Biden pada bulan April mulai meninjau transfer bantuan militer pada masa depan ketika pemerintahan Netanyahu tampaknya bergerak lebih dekat menuju invasi ke Rafah, meskipun ada penolakan selama berbulan-bulan dari Gedung Putih. 

Pejabat itu mengatakan keputusan untuk menghentikan pengiriman tersebut dibuat minggu lalu dan belum ada keputusan akhir mengenai apakah akan melanjutkan pengiriman pada kemudian hari.