RUU Pajak Trump Lolos DPR, Potensi Utang Melonjak dan Kontroversi Menguat

Jakarta, MI - Rancangan Undang-Undang (RUU) pajak Presiden Donald Trump berhasil melaju dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat pada Kamis (22/5/2025) pagi waktu setempat, melewati tahap krusial dengan margin tipis. 

Paket kebijakan senilai triliunan dolar ini bertujuan mencegah lonjakan pajak di akhir tahun, meski berpotensi menambah beban utang nasional.

Kini, RUU tersebut bergerak ke Senat, di mana tantangan lebih besar menanti. Sejumlah anggota Partai Republik menuntut berbagai perubahan besar. Pemungutan suara dijadwalkan dilakukan paling lambat Agustus. 

Adapun RUU tersebut mencakup kenaikan plafon utang AS sebesar US$ 4 triliun, yang menurut Departemen Keuangan dapat mencegah potensi gagal bayar pada Agustus atau September, menambah urgensi dalam proses legislasi ini.

RUU ini disetujui dengan hasil voting 215-214 dan satu abstain, disambut sorak-sorai meriah dari para legislator Partai Republik di ruang sidang.

Keberhasilan itu pun terjadi setelah Trump melakukan lobi intensif, termasuk kunjungan langsung ke Capitol, panggilan telepon hingga larut malam, dan pemanggilan anggota yang masih ragu ke Oval Office. 

Bahkan, kantor anggarannya mengeluarkan pernyataan keras, menyebut anggota Partai Repulik yang menolak mendukung RUU tersebut telah melakukan "pengkhianatan terbesar".

Trump merayakan keberhasilan ini di platform media sosial miliknya, Truth Social, pada Kamis pagi. Ia menyebut "One Big Beautiful Bill Act" sebagai “undang-undang paling penting yang pernah ditandatangani dalam sejarah negara kita!”

“Sekarang saatnya bagi rekan-rekan kita di Senat AS untuk bekerja dan mengirimkan RUU ini ke meja saya SECEPATNYA! Tak ada waktu untuk menunggu,” ujar Trump.

Ketua DPR Mike Johnson bersama timnya harus menghadapi negosiasi yang rumit, khususnya dengan anggota dari negara bagian berpajak tinggi yang mendesak peningkatan batas potongan pajak daerah dan lokal (SALT).

Di sisi lain, kelompok konservatif garis keras menuntut pemangkasan belanja yang lebih dalam, dan sejumlah anggota Partai Republik dari daerah pemilihan yang rawan keberatan dengan pemangkasan dana Medicaid.

RUU ini dianggap dapat mencegah perlambatan pertumbuhan ekonomi AS yang tengah tertekan akibat lonjakan tarif impor terbesar dalam hampir satu abad. Namun, langkah ini juga diperkirakan menambah ratusan miliar dolar terhadap defisit setiap tahunnya.

Lebih lanjut, RUU ini memperpanjang pemotongan pajak era Trump yang semestinya berakhir pada 31 Desember, serta menambahkan insentif baru seperti peningkatan batas potongan pajak daerah dan lokal hingga US$40.000 dan pengecualian sementara pajak atas tip dan lembur.

Namun, pemangkasan terhadap program jaring pengaman sosial seperti kupon makanan dan Medicaid dikhawatirkan memperburuk ketimpangan ekonomi, terutama karena kelompok kaya justru mendapat porsi pemotongan pajak terbesar.

Defisit yang meningkat akibat pemotongan pajak ini juga dikhawatirkan memperkuat kekhawatiran investor obligasi terhadap utang AS yang membengkak, apalagi setelah Moody’s memangkas peringkat kredit pemerintah AS.

Partai Demokrat berjanji akan menjadikan isu ini sebagai senjata politik dalam pemilu paruh waktu tahun depan, dengan menuduh Partai Republik "merampok rakyat kecil untuk memberi kepada orang kaya".

“Rekayasa pajak Republik ini akan paling menyakitkan bagi keluarga pekerja, sekaligus memberikan keuntungan besar kepada miliarder seperti Elon Musk,” ungkap Pemimpin Fraksi Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries dari New York.

Sebaliknya, Partai Republik meyakini konstituen mereka akan menyambut baik pengesahan RUU ini yang menjadi prioritas utama Trump tahun ini, serta memberikan dukungan politik sebagai imbalannya.

Pemangkasan Belanja Disepakati

Anggota Freedom Caucus yang ultra-konservatif berhasil menambahkan pasal dalam RUU tersebut untuk mempercepat penghapusan insentif pajak energi bersih yang disahkan di era Presiden Biden. 

Sebelumnya, insentif tersebut berlaku hingga 2029, namun kini harus mulai dilaksanakan dalam 60 hari setelah RUU disahkan.

Mereka juga mempercepat pelaksanaan persyaratan kerja bagi penerima Medicaid dari awal 2029 menjadi Desember 2026. 

Isu ini diperkirakan akan menjadi bahan perdebatan hangat dalam pemilu paruh waktu yang dijadwalkan berlangsung satu bulan sebelumnya, dengan Partai Demokrat bersiap mengecam pembatasan terhadap bantuan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, Johnson berhasil meraih kesepakatan dengan anggota legislatif dari negara bagian berpajak tinggi terkait penyesuaian batas potongan pajak daerah dan lokal (SALT).

Batas ini akan dinaikkan dari US$ 10.000 menjadi US$ 40.000 untuk individu dan pasangan mulai tahun ini, dengan penghapusan bertahap bagi mereka yang berpenghasilan di atas US$500.000. Batas tersebut akan meningkat 1% per tahun selama sepuluh tahun.

Insentif tambahan juga diberikan untuk negara bagian seperti Texas, yang akan menerima US$12 miliar sebagai penggantian biaya keamanan perbatasan negara bagian yang telah dikeluarkan dalam beberapa tahun terakhir. 

Sementara itu, Partai Republik juga menghapus ketentuan yang sebelumnya akan memotong pensiun federal dengan mengubah dasar perhitungan dari gaji tertinggi selama tiga tahun menjadi lima tahun, sebuah langkah yang disambut baik oleh anggota DPR Mike Turner dari Ohio, yang menyebut pemangkasan pensiun itu “tidak adil.”

RUU ini juga memberlakukan kenaikan pajak pada target kemarahan Trump, termasuk Universitas Harvard dan imigran. 

Universitas swasta dengan dana abadi besar per mahasiswa akan dikenai pajak sebesar 21% atas pendapatan investasi bersihnya, naik dari tarif saat ini 1,4%. Imigran juga akan dikenakan pajak baru atas pengiriman uang ke luar negeri.

RUU ini juga meningkatkan anggaran militer sebesar US$150 miliar dan menambah US$175 miliar untuk penegakan imigrasi, dua prioritas utama Trump. Paket ini juga mencakup berbagai ketentuan lain yang menyentuh sektor kesehatan, energi, dan manufaktur, dengan pergeseran fokus dari isu perubahan iklim ke pengembangan energi fosil.

Contohnya, sebagian besar insentif pajak untuk kendaraan listrik, termasuk yang dinikmati oleh Tesla, akan dihapus paling lambat akhir 2025.

Sebagai pengganti, akan diberikan potongan pajak untuk bunga pinjaman kendaraan yang diproduksi di dalam negeri, sebuah kebijakan yang didukung oleh Presiden Trump dan Senator Bernie Moreno dari Ohio.

Perubahan terakhir dalam RUU ini bahkan mencakup penamaan ulang akun tabungan baru bagi bayi yang lahir dalam beberapa tahun mendatang. Dana sebesar US$1.000 dari pemerintah akan disalurkan ke dalam akun tersebut, yang kini disebut sebagai “akun Trump” menggantikan nama sebelumnya, “akun MAGA.”

Beberapa senator dari Partai Republik menyatakan akan mengajukan perubahan besar sebelum memberikan persetujuan terhadap RUU ini.

Sebagian dari mereka ingin mengubah pemotongan pajak sementara dalam paket tersebut menjadi permanen, terutama insentif bagi dunia usaha. Sebagian lainnya menentang pemotongan dana Medicaid, sementara kelompok lainnya menuntut pemangkasan belanja pemerintah secara lebih besar lagi.