IPW Sebut KPK Tebang Pilih dalam Proses Penanganan Kasus Korupsi

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 18 Maret 2021 14:00 WIB
Monitorindonesia.com - Indonesia Police Watch (IPW) heran terhadap sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya tebang pilih dalam proses penanganan kasus korupsi, yang melibatkan sejumlah pejabat Negara. Keheranan ini disampaikan Ketua Presidium IPW, Neta S Pane lewat keterangan tertulisnya, Kamis (8/3/2021), terkait pemeriksaan kasus dugaan suap ekspor benur Lobster yang meilbatkan eks Menteri KKP, Edhie Prabowo. Penilaian Neta, KPK terlalu cepat memanggil Komjen Polisi Antam Novambar sebagai saksi dalam kasus suap eskpor benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sementara di kasus suap pengadaan Bansos, nama-nama seperti Herman Heri, Ihsan Yunus dari PDIP, maupun Achsanul Qosasi dari BPK urung diperiksa KPK. "IPW berharap, para penyidik Polri di KPK jangan takut untuk memanggil dan memeriksa Herman Heri dan Aqsanul (sebagai saksi)," ujarnya. Sebab, lanjut Neta, jika kedua tokoh tersebut tak kunjung diperiksa, maka hal ini menunjukkan seolah KPK takut untuk memanggil nama-nama tersebut. "Lambannya pemeriksaan terhadap keduanya seolah menunjukkan KPK takut. Seolah Herman Heri dan Achsanul dibackup oleh orang-orang kuat di negeri ini," kata dia. Neta menegaskan, pihaknya mendorong agar penyidik KPK tidak tebang pilih dalam melakukan proses hukum terhadap kasus-kasus yang ditangani saat ini. "Untuk itu IPW berharap para polisi yang menjadi penyidik di KPK bersikap profesional, dan tidak tebang pilih," ucap dia menandaskan. (Ery)

Topik:

KPK tebang pilih

Berita Sebelumnya

Densus 88 Anti Teror Jemput 22 Terduga Teroris Jaringan JI dari Jawa Timur

Berita Selanjutnya

MAKI Desak Kejagung Lelang Mobil Mewah Tersangka Kasus Asabri

Berita Terkait

Hukum
Sungai Budi Group (Foto: Istimewa)

Menilik Potensi PT Sungai Budi Group Tersangka Korporasi Kasus Inhutani V dan Bansos

4 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Aan)

200 Calon Pejabat Kemenhaj akan Berurusan dengan KPK

5 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berjalan keluar usai hadir dalam rapat koordinasi dan supervisi wilayah Sumatera Utara di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakarta, Senin (28/4/2025). (Foto: Dok MI)

KPK dan Pola Pembiaran Bobby Nasution dalam Cermin Penyidikan APBD yang Pincang di Sumut

11 jam yang lalu

Hukum
Fuad Hasan Mansyur bersama mantan Menag Yaqut Cholil Quomas dan kawan-kawan (Foto: Dok MI/Istimewa)

Pakar Ungkap Potensi Fuad Hasan Dijerat Pasal Korupsi dan Perintangan Penyidikan Kasus Kuota Haji

14 jam yang lalu

Hukum
Ketua KPK, Setyo Budiyanto (Foto: Istimewa)

KPK Ungkap Isi Pertemuan dengan Kementerian Haji

16 jam yang lalu

Hukum
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok/MI)

KPK Ungkap Alasan Tak Panggil Bobby Nasution di Kasus Suap Proyek Jalan Sumut

17 jam yang lalu