KPK Periksa 8 Orang Dari Pihak Swasta Terkait Kasus Bansos

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 22 Maret 2021 11:41 WIB
Monitorindonesia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadwalkan pemeriksaan terhadap delapan saksi untuk menelusuri kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) yang menjerat mantan Menteri Juliari P. Batubara. Delapan saksi yang akan dimintai keterangan oleh tim penyidik adalah Bakti Pane (swasta PT. Dwi Inti Putra), Sahat Simanungkalit (Notaris), Prospelany (swasta), Robert (swasta PT. Subur Jaya Gemilang), F. Natalia Clara (swasta PT. Lestari Jhayanta Nirmala), Surya (swasta PT. Kirana Catur Arjuna), Diyan Anggraeni (swasta Direktur Utama PT. Konsorsium Ekonomi Kerakyatan), dan Meri (swasta PT. Laras Makmur Sentosa). Plt jubir KPK Ali Fikri mengatakan, mereka semua akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (PPK Kemensos) Matheus Joko Santoso (MJS). "Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MJS," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (22/3/2021). Seperti yang diketahui, KPK berhasil mengungkap kasus dugaan suap terkait pengadaan bansos berupa paket sembako untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek, dengan menetapkan lima orang tersangka. Kelima tersangka itu yakni, mantan Mensos Juliari P Batubara. Kemudian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) serta dua pihak swasta pemberi suap yakni Ardian IM (AIM), Harry Sidabukke (HS). Matheus dan Adi Wahyono diduga mengambil jatah Rp10 ribu dari tiap paket bansos berupa sembako seharga Rp300 ribu, bekerjasama dengan pengusaha Ardian IM dan Harry Sidabukke. Dari jatah Rp10 ribu di tiap paket sembako, diduga ada yang mengalir untuk mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara. Atas perbuatannya, tersangka Matheus Joko Santoso, dan inisial AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 (i) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara, tersangka Juliari Batubara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan para tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Fanal Sagala)

Topik:

Kasus Bansos Covid-19

Berita Sebelumnya

Pimpinan DPD RI Ikut Menyoroti Fenomena Prostitusi Anak Dibawah Umur

Berita Selanjutnya

Habib Aboebakar Soroti Aksi HRS yang Menolak Disidang Secara Virtual