KPK Sita Dokumen Bank Garansi 52,3 M

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 23 Maret 2021 12:28 WIB
Monitorindonesia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen terkait bank garansi Rp 52,3 miliar kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster, dan memeriksa dua orang saksi pada Senin (22/03/21). Saksi yang dimaksud, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BKIPM KKP), Rina, serta Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I Soekarno Hatta, Habrin Yake. "Masing-masing dilakukan penyitaan berbagai dokumen yang di antaranya terkait dengan bank garansi senilai Rp52,3 miliar, yang diduga dari para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benih bening lobster di KKP tahun 2020," kata Ali, Selasa (23/03/21). Ali menjelaskan, penyidik juga memeriksa pengacara Robinson Paul Tarru pada Jumat (19/03/21). Dari Robinson, KPK menyita satu mobil yang diduga milik tersangka Andreau Misanta Pribadi. Akan tetapi, Ali menyampaikan, ada dua saksi tidak hadir dalam pemeriksaan kemarin. Masing-masing telah mengonfirmasi dan meminta dijadwalkan ulang. "Setiawan Sudrajat (swasta), tidak hadir dan konfirmasi untuk dijadwal ulang. Miftah Nur Sabri (dosen/mantan Staf Khusus Menteri KP), yang bersangkutan memberikan konfirmasi tidak bisa hadir karena saat ini sedang ada kegiatan di luar negeri," jelasnya. Edhy ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama lima orang lainnya. Mereka adalah Staf Khusus Edhy, Andreau dan Safri; Sekretaris Pribadi Edhy, Amiril Mukminin; staf istri Edhy, Ainul Faqih; dan pengurus PT Aero Citra Kargo atau ACK Siswadi. Sementara tersangka lain, Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama atau DPPP Suharjito, sudah duduk sebagai terdakwa. Dia didakwa menyuap Edhy USD$103 ribu dan Rp706 juta. Selain beselan dari Suharjito, Edhy disangkakan juga menerima suap dari beberapa perusahaan eksportir benur, yang sebelumnya diduga ditampung PT ACK. (Fanal Sagala)

Topik:

KPK Korupsi Benur Lobster

Berita Sebelumnya

Ribuan Personel Disiapkan Amankan Sidang HRS

Berita Selanjutnya

Kejagung Segera Gelar Perkara Kasus BPJS Ketenagakerjaan

Berita Terkait

Hukum
Nikita Mirzani (Foto: Dok MI)

KPK soal Kabar Pemanggilan Nikita Mirzani Dugaan Suap Hakim dan Jaksa

6 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka terkait kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 – 2022 pada Kamis (2/10/2025)

Abdul Halim, La Nyalla dan Khofifah Diduga Terlibat Korupsi Dana Hibah Jatim

9 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

KPK Periksa Direktur PT Tanjung Raya Intiwira Oddysius Suwanto terkait Korupsi DJKA

11 jam yang lalu

Hukum
Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok MI)

KPK Dalami Timbal Balik Pembagian Kuota Haji

11 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Sumut Bobby Nasution (Foto: Dok MI)

Saksi 'Bungkam' Nama Bobby Nasution di KPK soal Korupsi Jalan PUPR Sumut

11 jam yang lalu

Hukum
Empat dari 21 tersangka kasus dana hibah Jawa Timur, (kiri-kanan) yakni pihak swasta dari Blitar Jodi Pradana Putra, pihak swasta dari Tulungagung Wawan Kristiawan, anggota DPRD Jatim Hasanuddin, dan mantan Kepala Desa dari Tulungagung Sukar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Terima Rp 32,2 M terkait Korupsi Dana Hibah Pokmas

16 jam yang lalu