Predikat WBK/WBBM Harus Dibuktikan dengan Perubahan Nyata, Bukan Seremonial

Reina Laura

Diperbarui 12 April 2021 09:57 WIB

Predikat WBK/WBBM Harus Dibuktikan dengan Perubahan Nyata, Bukan Seremonial

Monitorindonesia.com - Tekad untuk mewujudkan institusi Kejaksaan Agung sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM), harus dibuktikan dengan perubahan yang nyata, bukan sekedar kegiatan serimonial belaka. Penegasan ini disampaikan Wakil Jaksa Agung selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi saat memberikan pengarahan pada acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Satuan Kerja (Sakter) Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin), di Jakarta, Senin (12/4/2021). Lanjut Untung, sebuah tekad harus diwujudkan dengan prilaku nyata guna perubahan yang lebih baik dalam mewujudkan good govermance dan clean government, yang transparan, bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sebab menurutnya, saat ini seluruh lembaga negara berlomba untuk memberikan pelayanan yang prima dan transparan. "Sama halnya dengan lembaga Kejaksaan RI, yang bertekad ingin mewujudkan perubahan dalam meningkatkan pelayanan di masing-masing Sakter, demi meraih predikat Zona Integritas WBK/WBBM tersebut. Ini menunjukkan trend perkembangan yang dapat dibanggakan, demi terwujudnya visi Kejaksaan RI yang handal, profesional, inovatif dan berintegritas," tuturnya. Dalam kesempatan itu, Satker pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin) bertekad untuk meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Tekad tersebut ditandai dengan penandatanganan pakta integritas seluruh Staf dan Jaksa pada Satker Jambin pada pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBK yang berlangsung di lantai 10 Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Kejaksaan Agung. Sebelumnya Satker pada Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (Jamintel) juga telah melakukan hal yang serupa. Kepada jajaran bidang pembinaan, Untung menekankan pentingnya bekerja secara ikhlas, meski tugas yang sulit dan tidak mudah, tapi akan dimudahkan saat bersungguh-sungguh untuk ingin berubah. "Yang diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi dalam melakukan perubahan yang lebih baik," tegas Wakil Jaksa Agung RI. Sementara itu, Jaksa Agung Muda bidang Pembinaan, Bambang Sugeng Rukmono meminta agar jajarannya tetap memiliki tekad yang kuat dan semangat untuk bisa mewujudkan predikat WBK di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. "Tekad dan semangat harus dilakukan dengan berbagai rencana program yang riil di masing-masing bagian, sehingga diharapkan dapat menunjang terwujudnya predikat WBK tersebut," ujarnya. Seperti diketahui, lanjut Bambang, bidang Pembinaan setahun lalu pernah mencanangkan pembangunan Zona Integritas, tetapi dari penilaian ada sedikit syarat yang belum terpenuhi. "Keadaan itu jangan sampai menyurutkan semangat untuk melakukan perubahan, tetapi teruslah berupaya memberikan pelayanan prima secara sinergis, inovatif, akuntabel dan profesional. Be Bold Make Change," katanya. Selain mewujudkan wilayah berpredikat WBK, jajaran Bidang Pembinaan juga mempersiapkan diri menjadi obyek sasaran penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi atau PMPRB, yang tiap tahun harus dapat diselesaikan dengan baik. Salah satu persiapannya adalah melalui perbaikan Penilaian Akuntabilitas dan Penilaian Reformasi Birokrasi. Penilaian akuntabilitas atau SAKIP, bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Artinya, SAKIP merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan konsep good governance yang selaras dengan tujuan Reformasi Birokrasi. Bambang juga mengingatkan, bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas, sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu, yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi, dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah, dimana pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk bisa mewujudkan WBK/WBBM di Lingkungan Kerjanya, melalui pelaksanaan seluruh program Reformasi Birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. "Momentum pencanangan ini, diawali niat baik untuk melakukan perubahan secara signifikan demi kemajuan Kejaksaan ke arah yang lebih baik, agar legacy yang ditinggalkan nanti membawa kebaikan bagi semua," pungkas Bambang. (Ery)

Topik:

Predikat WBK/WBBM Harus Dibuktikan dengan Perubahan Nyata, Bukan Seremonial

Berita Sebelumnya

Pemerintah Blokir 20.453 Konten Radikal, Azis Syamsuddin: Imbangi dengan Konten Literasi Positif

Berita Selanjutnya

Kapolda Metro Jaya Tegaskan, Masyarakat Nekad Sahur On The Road, Bakal Ditindak Tegas

Berita Terkait

Kementerian PU Lakukan Preservasi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sintang

Rusak Sangihe Dirundung Tambang

4 Tahun Pasca Kebakaran, Pasar Baruga Kota Kendari Tak Kunjung Diperbaiki

Telkomsel-Komdigi Lanjutkan Uji Coba Registrasi Pelanggan Berbasis Biometrik

Pramono Tolak Rencana Kedatangan Atlet Senam Asal Israel ke Jakarta

Duit Influencer Titan Tyra Rp3,7 M Hilang gegara Penipuan Asuransi WanaArtha Life

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K