Panggil Pimpinan KPK, Komnas HAM Dinilai Lampaui Kewenangan

Surya Feri
Surya Feri
Diperbarui 10 Juni 2021 14:02 WIB
Monitorindonesia.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menyesalkan sikap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang memproses pengaduan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberhentikan akibat tidak lolos tes wawasan kebangsaan oleh pimpinan KPK. Menurut Petrus, seharusnya Komnas HAM menyatakan tidak berwenang memproses pengaduan 75 pegawai KPK. Alasannya, karena apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK merupakan tindakan hukum administrasi negara, berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi sesorang atau badan hukum perdata. Dengan demikian, katanya, 75 pegawai KPK yang telah diberhentikan oleh pimpinan KPK selaku pejabat Tata Usaha Negara, maka antara 75 pegawai KPK dan pimpinan KPK berada dalam sengketa TUN sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN (pemberhentian), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang TUN). "Kita patut menyesalkan sikap Komnas HAM, karena rendahnya pemahaman terhadap Hukum Tata Usaha Negara dan Administrasi Pemerintahan, sehingga dengan mudah ditunggangi oleh 75 orang Pegawai KPK yang diberhentikan," ujar Petrus. Menurut dia, aspa yang terjadi dengan Komnas HAM, yang saat ini dikabarkan telah memeriksa 19 pegawai KPK dan menerima 3 bundel dokumen terkait kasus dugaan pelanggaran HAM terkait TWK, hal itu jelas merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilarang oleh pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. "Tindakan menyalahgunkan wewenang oleh Komnas HAM  dalam memproses pengaduan 75 Pegawai KPK, meliputi : tindakan melampaui wewenang; mencampuradukan wewenang; dan/atau bertindak sewenang-wenang," katanya. Karena itu, dia menyarankan pimpinan KPK cukup mengirim surat dan menyatakan keberatan memenuhi panggilan Komnas HAM dan mempersilakan 75 Ppegawai KPK memggunakan haknya mengugat ke PTUN Jakarta. "Anehnya Komnas HAM tidak bisa membedakan mana yang merupakan tindakan yang masuk kategori perbuatan melanggar hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan mana yang masuk kategori pelanggaran HAM. Padahal UU sudah memberikan batasan yang jelas dan tegas, termasuk kapan Komnas HAM boleh bertindak," ujarnya lebih lanjut. Dia mengatakan, 75 pegawai KPK dan Komnas HAM pura pura tidak mengetahui dan tidak memahami adanya upaya administratif dalam lingkungan administrasi pemerintahan yang dapat ditempuh sebagai akibat dikeluarkannya keputusan atau tindakan yang merugikan. Karena itu, katanya, jika 75 pegawai KPK yang diberhentikan tidak menempuh upaya administratif, maka hal ini akan berimplikasi membawa Komnas HAM dan KPK masuk dalam sengketa kewenangan sesuai Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dikenal dengan upaya "keberatan" dan "banding". Oleh karena itu, sikap Pimpinan KPK yang tidak memenuhi panggilan Komnas HAM, dinilai sebagai sikap menghormati hukum, karena apa yang dilakukan Komnas HAM jelas telah memyalahgunakan wewenang, yaitu mengambil alih wewenang Pengadilan TUN. "Perbuatan Komnas HAM jelas telah melanggar larangan menyalahgunakan wewenang, terdiri dari (melampauai wewenang, mencampuradukan wewenang dan bertindak sewenang-wenang)," ujar advokat Peradi tersebut. (daf)

Topik:

Panggil Pimpinan KPK Komnas HAM Dinilai Lampaui Kewenangan

Berita Sebelumnya

Setara Kritik Komnas HAM Soal Pemanggilan Pimpinan KPK, Begini Kata Hendardi

Berita Selanjutnya

Ketua MRP Pertanyakan Mekanisme Perubahan UU Otsus Papua