Ketua MRP Pertanyakan Mekanisme Perubahan UU Otsus Papua

mbahdot

Diperbarui 10 Juni 2021 16:04 WIB

Ketua MRP Pertanyakan Mekanisme Perubahan UU Otsus Papua

Jakarta, Monitorindonesia.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR RI) menyelenggarakan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Papua membahas tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Majelis Rakyat Papua (MRP) menanyakan proses revisi yang dilakukan oleh DPR RI terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. "MRP pada prinsipnya mempertanyakan mekanisme dan proses yang dilakukan perubahan tersebut," ujar Ketua MRP Timotius Murib setelah selesai menyelenggarakan Audiensi bersama MPR RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Sekarang ini, DPR hanya memfokuskan perubahan terhadap dua pasal yaitu pasal 34 mengenai dana alokasi umum (DAU) otsus dan Pasal 76 tentang pemekaran wilayah. "Apa yang dilakukan DPR tidak sesuai dengan amanat Pasal 77 UU 21/2001, yang berbunyi usulan perubahan dapat diajukan dan dilakukan oleh masyarakat Papua melalui MRP dan DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua), baru selanjutnya kepada pemerintah atau DPR RI," ujarnya. Kendati demikian, lanjut Timotius, implementasi Otsus selama 20 tahun perlu dievaluasi. Bahkan, hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada 11 Februari 2020 yang berisi evaluasi UU Otsus Papua harus dilakukan secara menyeluruh. "Tetapi kemudian yang terjadi hanya dua pasal. Oleh karenanya MRP mempertanyakan kenapa hanya dua pasal yang dibicarakan. Sementara impelementasi otsus sudah 20 tahun, untuk itu kami ingin supaya perubahan ini dilakukan secara total," pungkasnya. Timotius menilai aspek hukum di Papua untuk sekarang ini sangatlah buruk sehingga perlu dilakukan perbaikan sebelum membicarakan dana Otsus dan pemekaran wilayah. (AAS)

Topik:

MPR RI UU Otsus Papua MRP

Ketua MRP Pertanyakan Mekanisme Perubahan UU Otsus Papua

Berita Sebelumnya

Panggil Pimpinan KPK, Komnas HAM Dinilai Lampaui Kewenangan

Berita Selanjutnya

Dasco: Kita Akan Evaluasi RUU PDP

Berita Terkait

Ahmad Labib Minta APBN Fokus pada Ekonomi Digital dan Energi Terbarukan

Evaluasi TAP MPR 1/2003, Taufik Basari Tekankan Pentingnya Etika Berbangsa

Taufik Basari Minta Evaluasi TAP MPR 1/2003, Ingatkan Semangat Reformasi 1998

Dedi Iskandar Batubara Soroti Melemahnya Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dedi Iskandar Batubara Soroti Melemahnya Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Ketua MPR Buka Suara Soal Ramainya Pengibaran Bendera 'One Piece': Itu Ekspresi Kreativitas

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K