Ahmad Labib Minta APBN Fokus pada Ekonomi Digital dan Energi Terbarukan

Rizal Siregar
Rizal Siregar
Diperbarui 24 September 2025 16:09 WIB
Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Labib (Foto: Rizal Siregar)
Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Labib (Foto: Rizal Siregar)

Jakarta, MI - Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Labib, menegaskan akan pentingnya sinergi antara sistem keuangan negara dan perekonomian nasional demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saya kira memang sistem keuangan kita harus menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ending-nya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Ahmad Labib dalam diskusi MPR di Ruang PPIP Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025)

Menurut Ahmad Labib, sistem keuangan negara setidaknya mencakup empat pilar utama, yaitu APBN, perpajakan, pembiayaan dan utang negara, serta transfer ke daerah. 

Keempat instrumen ini harus dikelola dengan baik agar mampu menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pemerataan pembangunan, serta meningkatkan daya beli masyarakat.

Labib menyampaikan kabar baik terkait transfer ke daerah yang sebelumnya mengalami penurunan. Dengan kebijakan baru, transfer tersebut kembali ditingkatkan agar dapat menjadi pendorong pembangunan di daerah yang selama ini lesu.

“Alhamdulillah, dengan menteri baru ini, transfer ke daerah dikembalikan lagi. Kita harapkan ini bisa menjadi daya dorong pembangunan, terutama di daerah yang sebelumnya mengalami kelesuan. Ini akan menggerakkan sektor riil dan memperkuat sinergi dengan perekonomian nasional,” ujarnya.

Ahmad Labib memaparkan tiga bentuk sinergi utama yang harus dilakukan pemerintah bersama pemangku kebijakan:

Belanja negara diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan defisit, serta menjaga kepercayaan investor dan masyarakat terhadap perekonomian nasional.

Anggaran negara perlu difokuskan pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan subsidi.

Melalui insentif seperti keringanan pajak, pembiayaan murah, dan dukungan digitalisasi agar sektor ekonomi digital dapat tumbuh pesat.

“Proyeksi ekonomi digital Indonesia pada 2030 bisa mencapai 20 persen dari PDB dengan nilai antara Rp3.500 triliun hingga Rp5.000 triliun. Ini sangat penting untuk generasi muda, terutama Gen Z,” jelasnya.i

Ahmad Labib menekankan bahwa APBN harus membiayai pembangunan sektor ekonomi digital dan energi terbarukan, serta bersinergi dengan investasi swasta. 

Hal ini untuk memastikan adanya multiplier effect yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, ia menyoroti masih adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah, baik di Jawa maupun luar Jawa. 

Menurutnya, transfer fiskal harus tepat sasaran agar benar-benar menjawab kebutuhan masing-masing daerah.

Topik:

Ahmad Labib Fraksi Golkar MPR RI APBN transfer ke daerah pertumbuhan ekonomi ekonomi digital reformasi pajak BUMN UMKM energi terbarukan pemerataan pembangunan