Polri Sudah Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Illegal Minning

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 25 Juni 2021 13:11 WIB
Monitorindonesia.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dibawah pimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penambang ilegal (illegal minning) yang tengah menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Demikian diungkapkan Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Homaidi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/6/2021), menanggapi maraknya aksi penambangan ilegal yang membuat resah masyarakat sekitarnya. Lanjut Edi, penegakkan hukum atas kasus kejahatan lingkungan hidup telah digalakkan oleh Kapolri demi mencegah terjadinya bencana alam yang menimbulkan kerugian materiil maupun memakan korban jiwa masyarakat. "Polri sudah melakukan penegakan hukum untuk masalah ini. Namun tentunya, pihak-pihak terkait lainnya juga harus memikirkan tindak lanjut setelah dilakukan penegakan hukum, sehingga masa pandemi yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi," ujarnya. Eksponen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu pun mengharapkan semua pihak harusnya bersama-sama menentukan skema atau formula yang tepat, di mana agar sektor pertambangan diharapkan tetap dapat memberikan manfaat unttk masyarakat (lapangan pekerjaan bagi masyarakat, CSR, dll). "Termasuk tentunya, manfaat untuk penerimaan negara dari pajak dan non pajak, dan manfaat terhadap lingkungan (perbaikan lingkungannya). Mengapa? Karena penegakan hukum bukan merupakan satu-satunya solusi, tapi pengawasan dari semua lini terhadap kemanfaatannya juga harus di kuat kan," imbuh Edi. Diketahui, penambangan tanpa izin, ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tapi sering juga menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, kejahatan, ketimpangan nilai ekonomi atau bahkan mendorong terjadinya kemiskinan baru. Bahkan, lanjut dia, fenomena ilegal mining di beberapa wilayah, sampai menggangu dan mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Di beberapa daerah, ilegal mining yang identik dengan pertambangan skala kecil tanpa alat dan fasilitas keamanan yang memadai juga seringkali memakan korban jiwa dari para penambang. "Untuk itu, langkah Kapolri beserta jajarannya dalam memberantas pelaku penambang ilegal harus mendapat dukungan semua pihak, termasuk para wakil rakyat yang ada di Parlemen," tutup Edi Homaidi. (Ery)

Topik:

Penegakan Hukum illegal minning

Berita Sebelumnya

Kementerian ESDM Tegas, Penambangan Ilegal Harus Dihentikan

Berita Selanjutnya

Komisi III DPR Berang Dugaan Oknum Polisi Perkosa Gadis di Maluku Utara

Berita Terkait

Hukum
Azmi Syahputra Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti (Usakti) (Foto: Dok MI/Pribadi)

80 Tahun RI Merdeka: Penegakan Hukum Masih Pincang

17 Agustus 2025 21:36 WIB