LQ Indonesia Ajukan Judicial Review tentang Pembatasan Wewenang Penyidikan

Monitorindonesia.com - LQ Indonesia akan mengajukan judicial review tentang pembatasan wewenang penyidikan. Kantor hukum LQ Indonesia Lawfirm setuju dengan pernyataan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) bahwa Tagar #Percuma Lapor Polisi adalah bentuk kekesalan dan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja reserse yang sering dimanfaatkan oknum penyidik dalam jual beli perkara. Dugaan pemerasan korban dan pelayanan kepolisian yang mengecewakan dan tidak humanis. Hal itu dikatakan Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm, Alvin Lim dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (13/10/2021). Kali ini LQ melakukan gebrakan orisinal dengan mengajukan gugatan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 77 ayat a KUHAP tentang Praperadilan. Banyaknya laporan polisi yang di proses secara asal-asalan dan bahkan tidak diproses sama sekali dihentikan dalam tahap Lidik saat ini tidak ada mekanisme upaya hukum untuk bisa membuka kembali. "Melalui gugatan Judicial Review, apabila disetujui oleh Hakim MK, maka semua Laporan Polisi (LP) yang dihentikan dalam tahap Lidik (SP2Lid) akan dapat di uji secara formiil di Pengadilan Negeri melalui mekanisme Praperadilan sehingga oknum Penyidik yang menghentikan LP secara sewenang-wenang dapat di uji oleh Pengadilan Negeri dan dibuka kembali melalui perintah pengadilan," kata Alvin. Dia mengatakan, kebanyakan oknum Polri melakukan penghentian laporan polisi dalam tahap Lidik terutama kasus pesanan, sehingga dengan henti dalam tahap Lidik, oknum Polisi tidak perlu proses penyidikan dan memeriksa ahli dan mencari tahu lebih lanjut. Banyaknya Laporan Polisi dihentikan terutama LP di Luwu di mana 3 anak diduga diperkosa dan LP- nya dihentikan kepolisian membuat viralnya Tagar Percuma Lapor Polisi. Masyarakat yang kecewa karena banyak aduan masyarakat (LP) dihentikan padahal menurut masyarakat seharusnya polisi lebih memperhatikan aspirasi masyarakat. Juga Laporan polisi lain terutama yang menyangkut kelas atas seperti kasus Investasi bodong tidak berjalan alias mandek. LQ Indonesia Lawfirm menyatakan bahwa bukan hanya LP di Luwu, ternyata Laporan Polisi di Polda Metro Jaya diduga ada pemerasan dilakukan oknum Fismondev seperti link yang Viral: https://youtu.be/vd8yb33Suco Atasan penyidik meminta uang ratusan juta dari para korban / pelapor katanya untuk tandatangan sampai level Direktur Polda Metro Jaya terhadap LP yang sudah ada perdamaian/Restorative Justice. Sedangkan LP lainnya 2 LP PT MPIP dan MPIS juga mandek di mana berdasarkan SP2HP terakhir selama 2 tahun usaha penyidik hanya 6 kali memanggil Terlapor Raja Sapta Oktohari dan rencana tindak lanjut memanggil ke 7. Jelas sekali, Fismondev tumpul dalam penanganan kasus PT MPIP. Sedangkan kasus lainnya Kresna Sekuritas di unit 4 Fismondev dengan Kanit baru, LP # 4834 / VIII/ YAN 2.5/ 2020/ SPKT PMJ Tanggal 14 Agustus 2020 dengan Terlapor Michael Steven, Inggrid, Oktavianus Budianto, Jimmy Nyo dan Dewi Ria Juliana juga tidak berjalan alias mandek, ketika kuasa hukum bertanya, penyidik Yansen minta agar pelapor bertemu dan koordinasi dulu dengan kanit baru, padahal sebelum pergantian kanit baru, LP berjalan dengan baik. Sejak pergantian Kanit baru, LP 4834 jalan ditempat dan tidak ada progress sama sekali. Para korban Investasi bodong yang menghubungi LQ di 0817-489-0999 lalu dibantu melapor ke Polda Metro Jaya dan jatuh ke Subdit Fismondev seperti kasus Kresna Sekuritas dan Mahkota bertanya-tanya, ada apa hingga Subdit Fismondev pimpinan, tidak menjalankan LP sesuai hukum yang berlaku. "Sebagian korban menduga bahwa ada Oknum menerima sesuatu dari pihak Perusahaan Investasi Bodong sehingga proses hukum mandek. Bahkan Terlapor tidak ada yang berhasil dihadirkan (Michael Steven dan Inggrid dari Kresna Sekuritas, serta Raja Sapta Oktohari dari PT MPIP). Apakah mungkin mendapatkan perlakuan spesial tanpa ada pemberian?" Tanya Alvin. Apalagi dengan munculnya bukti rekaman dugaan pemerasan di Unit 5 Fismondev memperkuat kecurigaan bahwa memang ada oknum bermain di Fismondev, apalagi dalam rekaman, oknum berani menyebut nama Direktur Krimsus sebagai pihak meminta biaya tandatangan LP. Bukti rekaman ini jelas menandakan bahwa terjadi dugaan pemerasan dan pemanfaat kasus sebagai obyek untuk mencari sesuatu di Fismondev Polda. "Herannya Polda bukan mengambil tindakan tegas tapi mengabaikan kepentingan korban/pelapor. Pembiaran seperti ini akan meruntuhkan Citra institusi Polri dan berdampak buruk kepada anggota Polri lainnya. Ibarat Nila Setitik, rusak susu sebelangga," tambah Kabid Humas LQ Indonesia Lawfirm Sugi Kepercayaan masyarakat terhadap Polri untuk memproses LP ada pada titik paling rendah. Pemberitaan buruk tentang Polri setiap harinya pertanda masyarakat mulai berani membongkar ulah oknum Polri terutama Reserse seperti kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. LQ Indonesia Lawfirm ke depannya akan mendukung agar pihak Kejaksaan juga diberikan wewenang untuk melakukan Penyidikan, sehingga tugas penyidikan dapat diambil alih oleh pihak kejaksaan. Di luar negeri, Jaksa atau District Attorney punya kewenangan melakukan penyidikan selain penuntutan, bukan kepolisian. Dengan diperbolehkannya Kejaksaan melakukan penyidikan maka Jaksa yang nantinya akan menyidangkan perkara dapat mempertahankan dalilnya, juga mengurangi kewenangan Polri terutama Penyidikan yang didominasi oleh Oknum Reserse Polri yang kerap kali jual beli perkara dan melakukan pemerasan terhadap pihak berperkara. "Setidaknya kewenangan Polri dapat dibatasi sehingga Tugas Polri terbatas pada menjaga keamanan Masyarakat dan pelayanan hukum lainnya. Apalagi kebanyakan Penyidik hanya lulusan AKPOL yang tidak belajar hukum, sehingga banyak yang melakukan proses hukum dengan asal-asalan. Sedangkan Kejaksaan yang reputasinya sedang menanjak, apalagi dengan upaya Jaksa Agung untuk membersihkan oknum kejaksaan dapat diberikan alternative untuk mengambil alih tugas Penyidikan." ujar Sugi. LQ Indonesia berharap dengan adanya reformasi dan kedepannya ada RUU Kejaksaan yang baru, kewenangan kejaksaan dapat ditambah meliputi Penyidikan tindak pidana, dengan demikian tugas Polri lebih terarah dalam perlindungan masyarakat dan pelayanan keamanan masyarakat. berkomitmen memberi dukungan penuh kepada Jaksa Agung untuk bersih-bersih institusi kejaksaan "Jaksa Agung terlihat keberanian memberantas dan menindak tegas oknum kejaksaan yang bermain kasus. Keberanian ini kita wajib acungkan jempol. Apalagi kejaksaan berani mengungkap kasus korupsi besar. Saya selaku Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm akan mendukung agar ke depannya Kejaksaan memiliki wewenang tambahan untuk melakukan proses penyidikan "demi kepentingan masyarakat" LQ akan melakukan Judicial Review dan upaya hukum lainnya untuk mendukung Kejaksaan menjadi Institusi yang dapat dipercaya masyarakat, memperluas kewenangan kejaksaan dan membatasi kewenangan Polri. "LQ Indonesia Lawfirm berjanji akan mengawal dan selalu vokal menyuarakan aspirasi masyarakat demi perubahan hukum yang lebih baik," tutur Alvin.[Man]

Topik:

Polri MK Penyidikan wewenang Polri Judicial Rivew

LQ Indonesia Ajukan Judicial Review tentang Pembatasan Wewenang Penyidikan

Berita Sebelumnya

Kuras Habis Dana 14 Nasabah BTPN, Dua Pelaku Disergap di Pedalaman Sumsel

Berita Selanjutnya

Baru Dilantik Jokowi, Mega Punya Harta Rp214,6 Miliar

Berita Terkait

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

Daftar 341 Ribu Lebih Data Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (2)

Korupsi Proyek PLTU 1 Kalbar Rugikan Negara Rp1,3 T, Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Belum Ditahan!

Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Cs jadi Tersangka Korupsi PLTU Kalbar

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K