Menkumham Turuti Putusan MA, Koruptor Boleh Terima Remisi

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 29 Oktober 2021 20:27 WIB
Monitorindonesia.com- Menkumham siap mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut ketentuan pengetatan remisi terhadap pelaku kejahatan luar biasa (extraordinary crime) termasuk korupsi, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. Dirjen Pemasyarakatan (Pas) Kemenkumham sekarang ini menunggu tindaklanjut atas perubahan PP 99 dalam pemberian remisi buntut dari putusan MA. “Kita akan ikuti berdasarkan rules yang baru atau peraturan yang baru. Pasti kita ikuti," ujar Kabag Humas dan Protokol Kemenkumham Rika Apriani, Jumat (29/10/2021). MA mengabulkan permohonan uji materi PP 99 dari lima terpidana korupsi mantan kepala desa dan warga binaan yang sekarang ini menghuni Lapas Sukamiskin. Kelimanya menggugat PP tersebut karena mengharuskan koruptor untuk menjadi peniup peluit (whistle blower) kasus korupsi atau telah mengembalikan kerugian negara sebagai syarat menerima remisi. Adapun majelis yang memutus perkara tersebut yaitu Supandi selaku hakim ketua, dengan anggota Yodi Martono dan Is Sudaryono. Ketiganya menyatakan pemberian remisi terhadap pelaku kejahatan tidak boleh dibeda-bedakan. Dalam pertimbangannya, majelis menyatakan, remisi merupakan reward terhadap warga binaan yang telah menjalankan rehabilitasi sesuai dengan konsep pemidanaan yang berlaku di Indonesia sekarang ini. Hakim bahkan menilai remisi berlaku sama terhadap seluruh terpidana kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Menyikapi hal ini, Rika menyatakan, Dirjen Pas Kemenkumham masih mengacu pada PP 99 untuk memberi remisi kepada koruptor. Kecuali pemerintah telah merespons putusan MA dengan merevisi poin-poin yang telah dicabut. “Kita lihat kelanjutannya, apakah ada perubahan dari PP ini. Tapi yang pasti kami sampai saat ini kami masih memberikan remisi berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2012 untuk kasus korupsi," tutur dia. Syarat tambahan pemberian remisi melalui PP 99 dikeluarkan pada masa Menkumham Amir Syamsuddin dan Wamenkumham Denny Indrayana merespons desakan masyarakat yang mendorong adanya aturan hukum untuk menimbulkan efek jera terhadap koruptor. Aturan tersebut menjadi kontroversial karena dianggap bertentangan dengan konsep pemidanaan. Dalam pertimbangannya, selain menyinggung aspek HAM warga binaan, majelis juga mengungkapkan overkapasitas yang dialami lapas sekarang ini sebagai dasar mengabulkan permohonan para pemohon.

Topik:

Mahkamah agung Menkumham Remisi Narapidana Koruptor ma batalkan pp remisi

Berita Sebelumnya

Jaksa Telisik Rekanan Kasus Korupsi Gas Bumi Alex Noerdin

Berita Selanjutnya

MA Cabut PP Pengetatan Remisi Koruptor

Berita Terkait

Nasional
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan Layar)

Prabowo Sebut Praktik Korupsi di Indonesia Sudah Ditahap Memprihatinkan

29 September 2025 13:35 WIB

Hukum
Mahkamah Agung RI (Foto: Dok/MI)

MA Anulir Vonis Lepas Wilmar Cs di Kasus Korupsi Ekspor CPO, Wajib Bayar Rp 17,7 Triliun!

26 September 2025 20:11 WIB

Hukum
Zarof Ricar (Foto: Dok MI/Kejagung)

Mengerikan! DPR Bilang Gedung MA Bisa Roboh jika Semua Hakim Penerima Suap Zarof Ricar Dibongkar

11 September 2025 02:50 WIB

Hukum
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel. Foto: Dok MI/Istimewa

Noel Tantang Hukum Mati Koruptor, KPK Berani?

21 Agustus 2025 20:09 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Ist)

KPK Kaji Aturan Soal Larangan Penggunaan Masker Bagi Koruptor

12 Juli 2025 11:09 WIB

Hukum
Tersangka Korupsi e-KTP, Setya Novanto (Foto: Ist)

MA Sunat Vonis Setnov Jadi 12 Tahun 6 Bulan Penjara

2 Juli 2025 13:50 WIB