Kemenkum-HAM Bersedia Kasih Remisi ke Koruptor

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 30 Oktober 2021 17:09 WIB
Monitorindonesia.com - KemenkumHAM bersedia kasih remisi ke koruptor. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum - HAM) bakal mengikuti aturan Mahkamah Agung (MA) Jika sudah bisa diterapkan. Diketahui, Mahkamah Agung (MA) baru saja mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Koruptor kini bisa mendapatkan remisi dengan lebih mudah usai beleid itu dicabut. "Adapun perkembangan selanjutnya dengan yang tadi disampaikan Mahkamah Agung ya kita akan ikuti, berdasarkan rules yang baru atau peraturan yang baru, pasti kita ikuti," ujar Kabag Humas dan Protokol Kemenkum HAM Rika Apriani melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/10/2021). Rika mengatakan sampai saat ini pihaknya belum memberi remisi apapun untuk terpidana korupsi. Pasalnya, Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM masih mengacu dengan PP Nomor 99 Tahun 2012. Belum ada arahan langsung dari MA untuk menghentikan acuan itu. "Kita lihat kelanjutannya ya, apakah ada perubahan dari PP ini, tapi yang pasti kami sampai saat ini kami masih memberikan remisi berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2012 untuk kasus korupsi," kata Rika. Rika juga mengatakan, bahwa saat ini perlakuan untuk narapidana di kasus lain yang diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 masih sama. Belum ada remisi yang diberikan karena belum ada pemberian resmi. Pemotongan hukuman juga cuma dilakukan berdasarkan perintah pengadilan. Ditjen Pemasyarakatan cuma mengikuti perintah pengadilan. "Besar (jumlah remisi), pidana untuk kasus korupsi kan sudah kewenangan dari pengadilan. Kami kan ranahnya adalah melakukan pembinaan, bagaimana filosofi dari permasyarakatan, sebagai persiapan mengembalikan lagi narapidana kembali ke masyarakat," tutup Rika.

Topik:

Menkumham Koruptor Remisi Koruptor

Berita Sebelumnya

PP No 99/2012 Dicabut, Anas Urbaningrum Berpotensi Bebas Lebih Cepat

Berita Selanjutnya

Putra Alex Noerdin Diduga Palak Sejumlah Pejabat di Lingkungan Pemkab Muba

Berita Terkait

Nasional
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan Layar)

Prabowo Sebut Praktik Korupsi di Indonesia Sudah Ditahap Memprihatinkan

29 September 2025 13:35 WIB

Hukum
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel. Foto: Dok MI/Istimewa

Noel Tantang Hukum Mati Koruptor, KPK Berani?

21 Agustus 2025 20:09 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Ist)

KPK Kaji Aturan Soal Larangan Penggunaan Masker Bagi Koruptor

12 Juli 2025 11:09 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Catat! Keluarga Koruptor Tetap Bisa Dijerat TPPU

10 April 2025 16:11 WIB

Nasional
Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan (foto: Ist)

Wakil Ketua KPK Usul Koruptor Tak Perlu Dikasih Makan, Novel: Tidak Perlu yang Nyentrik-nyentrik

20 Maret 2025 11:50 WIB

Politik
Kritikus Politik Faizal Assegaf (Foto: Dok MI)

Mulyono, PDIP, Oligarki dan Koruptor: Perusak RI dalam 10 Tahun Terakhir

17 Maret 2025 10:40 WIB