Korupsi LPEI Jalan di Tempat, Penanganan Perkaranya Mandek

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 1 November 2021 17:06 WIB
Monitorindonesia.com- Penanganan kasus dugaan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) jalan di tempat. Sebab, hingga kini Kejaksaan Agung (Kejagung) tak kunjung menetapkan tersangka dalam perkara yang disinyalir merugikan keuangan negara mencapai Rp4,7 triliun ini. Kejagung telah memeriksa sejumlah debitur dalam kasus ini pada pekan lalu. Mereka diantaranya Hendro Prasetyo selaku Direktur PT Summit Paper Indonesia dan Isnen Sutopo selaku Direktur PT Everbliss Packing Indonesia atau mantan Direktur Pelaksana II LPEI. “Penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif dalam pengungkapan kasus (LPEI) ini ,” kata Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Senin (1/11/2021). Selain itu penyidik juga sudah memeriksa N selaku Direktur CV Inti Makmur, dan SBW Dirut PT Kertas Basuki Rahmat. Termasuk S dengan kapasitas Dirut PT Mulia Walet Indonesia, PT Jasa Mulia Walet, dan PT Borneo Walet Indonesia, selaku anggota Grup Walet.  Penyidik juga sudah memeriksa BR selaku Komisaris PT Jasa Mulya Indonesia dan pemegang Saham PT Jasa Mulya Indonesia SSL yang diduga anak perusahaan Walet Grup. Namun penanganan kasus ini belum menemui progres yang signifikan. Lambannya penanganan perkara korupsi LPEI menjadi perhatian mengingat Kejagung sudah menjerat hingga menahan tersangka dalam perkara Perindo dan Askrindo. Padahal LPEI lebih dulu ditangani daripada dua perkara itu. Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus, Supardi, mengatakan, penanganan kasus ini membutuhkan waktu mengingat banyak pihak yang harus diperiksa. Khususnya dari beberapa debitur. Terkait dengan hal itu, penyidik juga masih berkoordinasi dengan BPK untuk memastikan berapa kerugian negara yang timbul dari kasus yang berkaitan dengan ekspor fiktif ini. “Progres penghitungan negara juga bergantung dari hasil pemeriksaan kami. Sementara klaster dalam kasus ini tidak sediki,” kata Supardi.

Topik:

Kejaksaan Agung dugaan korupsi lpei ekspor Jampidsus

Berita Sebelumnya

Suap HGU Sawit, KPK Ultimatum Franky Widjaja Untuk Kooperatif

Berita Selanjutnya

Ikutan Urus DAK Lamteng, Adik Azis Syamsuddin Raup Duit Rp200 Juta

Berita Terkait

Hukum
Kejaksaan Agung (Kejagung) (Foto: Dok/MI)

Kejagung Dalami Keterangan Petinggi Google Indonesia terkait Kasus Chromebook

8 Oktober 2025 12:08 WIB

Nasional
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kejaksaan Agung melaksanakan Program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS). (Foto: Dok PU)

Kementerian PU dan Kejagung Bersinergi Tingkatkan Pengawasan Program Prioritas Pemerintah dan Strategis Bidang Infrastruktur

12 September 2025 21:25 WIB

Hukum
Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah. Foto: Dok MI/Ist

Usut Keterlibatan Jampidsus Febrie, DPR Didesak Bentuk Panjasus Kasus Zarof Ricar

20 Agustus 2025 14:04 WIB

Hukum
Seorang pria yang diduga sebagai makelar kasus, Ferry Yanto Hongkiriwang, kembali jadi sorotan. Ini terjadi setelah ia diduga memicu kegaduhan di sebuah hotel mewah di Jakarta pada Jumat, 25 Juli 2025, lalu.

Ferry Hongkiriwang di Balik Dugaan Penculikan Anggota Densus 88

9 Agustus 2025 00:03 WIB

Hukum
Ilsutrasi - Densus 88 Anti Teror Polri (Foto: Istimewa)

Anggota Densus Diculik Usai Buntuti Ferry Hongkiriwang, Diduga Didukung Jampidsus

8 Agustus 2025 22:58 WIB

Hukum
Kejagung menegaskan bahaa prajurit TNI di kediaman Febrie adalah bagian dari pengamanan rutin yang sudah diatur melalui nota kesepahaman antara TNI dan Kejagung.

Rumah Jampidsus Febrie Dikabarkan Digeledah tapi Gagal, Kejagung dan TNI Angkat Bicara

4 Agustus 2025 21:16 WIB