KPK Dalami Dugaan Cawe-cawe Bupati Muba dan Kontraktor

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 12 November 2021 13:53 WIB
Monitorindonesia.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya cawe-cawe antara Bupati Musi Banyuasin nonaktif, Dodi Reza Alex Noerdin dengan para kontraktor terkait penerimaan fee pemenangan proyek infrastruktur. KPK menduga uang itu diberikan oleh Direktur PT Selaras Simpati Nusantara (SSN), Suhandy agar Dodi mengatur perusahaan yang menang dalam mengerjakan proyek pada Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. "Dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya perintah dan pengaturan dari Tsk DRA kepada Tsk HM serta pihak lainnya di Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin agar memenangkan perusahaan milik Tsk SUH dan pihak rekanan lainnya dengan adanya penyetoran sejumlah fee," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (12/11). Adapun dugaan tersebut dikonfirmasi lewat tujuh saksi pada Kamis (11/11) kemarin. Mereka ialah Kasi Penatagunaan Sumber Daya Air Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Dian Pratnamas Putra; Honorer Septian Aditya. Kemudian Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Musi Banyuasin, Daud Amri; swasta Yuswanto dan tiga pegawai negeri sipil (PNS) Musi Banyuasin, Hendra Oktariza, Hardiansyah, Suhendro Saputra. "Pemeriksaan bertempat di Satbromobda Sumatera Selatan, Tim Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi untuk Tsk DRA (Dodi Reza)," kata Ali. Diketahui, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kabupaten Musi Banyuasin. Mereka ialah Dodi Reza Alex Noerdin, Herman Mayori, Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy. Dodi diduga menerima bayaran senilai Rp2,6 miliar. Dalam proyek infrastruktur itu, perusahaan milik Suhandy ditetapkan menjadi pemenang 4 paket proyek pembangunan. Yakni Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kecamatan Sanga, dengan nilai kontrak Rp2,39 miliar. Kemudian Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak Rp4,3 miliar. Proyek berikutnya, Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp3,3 miliar. Proyek keempat, Normalisasi Danau Ulak Ria, Kecamatan Sekayu, nilai kontrak Rp9,9 miliar.  

Topik:

KPK Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin

Berita Sebelumnya

Wabup Sarolangun Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap 'Ketok Palu' DPRD Jambi

Berita Selanjutnya

Kantongi Keterangan Eks Bupati Tabanan, KPK Segera Umumkan Tersangka

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Tetapkan Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto Jadi Tersangka Baru Pemerasan TKA

1 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI/Istimewa)

KPK Cek 2 Sprinlid Kasus Tambang Emas Ilegal di Sekotong

2 jam yang lalu

Hukum
KPK menetapkan satu orang tersangka baru dalam kasus pemerasan calon tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Tersangka baru itu adalah mantan Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto (HS). (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto jadi Tersangka Pemerasan TKA

2 jam yang lalu

Hukum
Anggota DPR RI, Satori (Foto: Istimewa)

KPK Telusuri Aset Milik Anggota DPR Satori terkait Kasus Korupsi Dana CSR BI dan OJK

3 jam yang lalu

Nasional
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza. (Foto. Rizal Siregar)

Handi Risza: Dugaan Mark-Up Kereta Cepat Momentum KPK Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

4 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Periksa Bupati OKU di Polda Sumsel

7 jam yang lalu