KPK Duga Eks Gubernur Kepri Nurdin Basirun Terlibat di Kasus Korupsi Bupati Bintan

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 12 November 2021 19:09 WIB
Monitorindonesia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Bintan Apri Sujadi (AS). Untuk menelisik hal itu, Nurdin Basirun diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Apri Sujadi dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung pada Kamis (11/11/2021). Nurdin saat ini berstatus terpidana. Dia divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap senilai Rp45 juta dan 11 ribu dolar Singapura dan gratifikasi sebesar Rp4.228.500.000. "Tim penyidik mengkonfirmasi antara lain terkait dengan peran saksi yang turut menyetujui usulan tersangka AS dalam menentukan pihak-pihak yang tergabung dalam BP Bintan," kata Plt juru bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Jumat (12/11/2021). Selain Nurdin, penyidik KPK turut memeriksa tiga saksi lainnya dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018 ini. Mereka yakni Syamsul Bahrum, Asisten II Bidang Ekonomi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun; Norman, swasta; dan H. Lis Darmansyah, Wali Kota Tanjungpinang 2013-2018. Pemeriksaan ketiganya dilakukan di Kantor Polres Tanjungpinang, Jalan A. Yani, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. "Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan beberapa perusahaan yang mendapatkan izin kuota rokok dan minuman alkohol di BP Bintan yang diduga telah mendapat persetujuan dari tersangka AS dkk serta dugaan aliran uang yang diterima oleh tersangka AS atas persetujuan dimaksud," ungkap Ipi. KPK menetapkan Apri Sujadi menjadi tersangka kasus suap penetapan kuota rokok atau cukai rokok di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kabupaten Bintan periode 2016-2018. KPK menduga Apri menerima Rp6,3 miliar dan merugikan negara sekitar Rp250 miliar dalam kasus ini. Apri ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK bersama Mohamad Saleh H. Umar, pelaksana tugas Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Dia diduga menerima uang total Rp800 juta.

Topik:

KPK Nurdin Basirun Korupsi Bupati Bintan

Berita Sebelumnya

Dua Pemalak TKW yang Hendak Karantina di Wisma Atlet Ditangkap Polisi

Berita Selanjutnya

Periksa Pejabat Bank Panin, KPK Dalami Aliran Suap Ditjen Pajak

Berita Terkait

Hukum
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yugi Prayanto (Foto: Istimewa)

Waketum Kadin Yugi Prayanto Diduga Keciprat USD 10.000 dari Korupsi Eks Dirut PGN Hendi Prio Santoso

16 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

Periksa Eks Kabirokum Kementan Maman, KPK Selisik Mitra Penyedia Asam Formiat

16 jam yang lalu

Hukum
Bobby Nasution (Foto: Dok MI/Istimewa)

Diduga Terikat Janji dengan Jokowi, KPK Ciut ke Bobby Nasution

20 jam yang lalu

Hukum
Mantan Hakim, Asep Iwan Irawan (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mantan Hakim Ini Lebih Yakin Kejagung daripada KPK Bongkar "Permainan" Audit BPK

22 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI/Istimewa)

Tak Kooperatif! KPK Geram dengan Biro Travel Tanto Sri Hartanto Absen Pemeriksaan Korupsi Kuota Haji

25 Oktober 2025 06:04 WIB

Hukum
Tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), Menas Erwin Djohansyah (kanan) berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/10/2025). Mantan Direktur PT Wahana Adyawarna itu menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka usai ditahan KPK terkait kasus dugaan suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) pada Kamis (25/9/2025)

Dirut Wahana Adyawarna Menas Erwin Diduga Beli Rumah Faryd Pakai Uang Korupsi

25 Oktober 2025 01:54 WIB