Kemenkumham Terima Aduan Terbanyak Masalah Pertanahan Selama 2021

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 6 Desember 2021 20:05 WIB
Monitorindonesia.com- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terima aduan terbanyak terkait masalah pertanahan selama 2021. "Semester 1 kami terima ada sekitar 790-an aduan, hampir 800, di semester berikutnya hampir 1.600 kasus. Yang paling banyak itu pertanahan itu ada 184 aduan, dan pidana capai 100 lebih," kata Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham, Mualimin Abdi kepada wartawan, Senin (6/12/2021). Dalam satu semester itu, Dirjen HAM menerima aduan dengan melalui surat ada 695 kasus. Sedangkan media online 95 aduan dan melalui aplikasi Simasham 28 aduan. Dari jumlah aduan tersebut, Mualimin mengungkapkan, baru diselesaikan 331 aduan untuk ditelaah dan 229 untuk diberikan rekomendasi. Sementara wilayah pengaduan paling banyak di wilayah 1 sekitar 348 aduan, di wilayah 2 ada 213 aduan, di wilayah 3 ada 134 aduan, dan di wilayah 4 ada 95 aduan. "Untuk wilayah 1 ada Sumut, Sumbar, Jambi, Banten, Kalbar, Jabar, Bali, Sultera, Gorontalo, Papua Barat. Untuk wilayah 2 ada Aceh, Kepri, Sumsel Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jatim, Kaltim, NTB, Sulut, Maluku," terangnya. "Sedangkan untuk wilayah 3 ada Bangka Belitung, Jateng, Kalsel, Kaltara, NTT, Sulteng, Sulses, Sulbar, Maluku Utara, dan Papua. Untuk wilayah 4 itu bebas, bisa tanpa wilayah termasuk penanganan media online," sambungnya. Sementara itu, untuk aduan tematik, Mualimin menyebutkan ada 1.500 aduan, mulai dari Januari hingga September 2021. "Dari Januari ke September 2021 ada 1.500-an aduan tematik, dengan permenkumham tentang pelayanan komunikasi masyarakat. Masyarakat mengadu ke Kemenkumham melalui langsung maupun tidak langsung," imbuhnya. (Wawan)

Topik:

Kemenkumham Pertanahan ditjen ham

Berita Sebelumnya

Polda DIY Tetapkan Siskaeee Sebagai Tersangka

Berita Selanjutnya

Polda Metro Jaya Pastikan Pembeli Tanah Nirina Zubir Bukan Kelompok Mafia Tanah

Berita Terkait

Nasional
Polri Tanggapi Usulan Kemenkumham soal Penghapusan SKCK (Foto: Dok MI)

SKCK Dihapus? Polri Buka Suara soal Usulan Kemenkumham

25 Maret 2025 08:03 WIB

Politik
Bawaslu Raih Predikat AA Indeks Reformasi Hukum 2024

Bawaslu Raih Predikat Istimewa Reformasi Hukum 2024

2 Desember 2024 12:51 WIB

Hukum
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai saat perkenalan bersama Anggota Komisi XIII DPR RI (Foto: Dok MI/Charles Ulag)

Kemham akan Beri Penguatan Kebebasan Demokrasi dan HAM

18 November 2024 00:37 WIB