Kejaksaan Agung Selamatkan Keuangan Negara Rp21,26 Triliun Selama 2021

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 30 Desember 2021 16:22 WIB
Monitorindonesia.com – Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar RpRp21,26 triliun selama periode Januari-November 2021. “Selama 2021 jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus kembali berhasil melakukan penyelamatan kerugian keuangan negara dalam bentuk tunai maupun aset Rp21,267 triliun,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Ali Mukartono, dalam keterangan tertulis acara HUT Bidang Pidsus ke-39, Kamis (30/12/2021). Menurut Ali, capaian kinerja bidangnya telah memenuhi target. Penanganan dan penyelesaian perkara masih didominasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, baik perkara korupsi maupun pencucian uang. “Sebagai contoh, selama Januari hingga November Jampidsus menangani dan menyelesaikan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebanyak 18 perkara, sedangkan satuan kerja di daerah menangani sembilan perkara,” tutur Ali. Ia mengatakan, kinerja bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung belum dapat diimbangi oleh satuan kerja di daerah. Ia ingatkan seluruh jajaran untuk lebih optimal menangani perkara tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud UU Nomor 8 Tahun 2020 tentang TPUU dari kasus korupsi, sepanjang ditemukan alat bukti yang cukup. Dengan demikian dapat mewujudkan optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi. Diungkapkan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri yang telah disetorkan ke kas negara adalah sebesar Rp362,5 miliar. Ali juga menyampaikan, sejak tahun 2020 Bidang Tindak Pidana Khusus telah mencanangkan program optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang terus menjadi perhatian. Bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya diarahkan kepada subyek hukum perseorangan, akan tetapi juga korporasi. Ini penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Sehingga pemberantasan korupsi, tidak hanya fokus pada pembuktian unsur merugikan keuangan negara, tetapi juga pembuktian unsur merugikan perekonomian negara. “Tujuan dari kebijakan optimalisasi tersebut, adalah penjeraan bagi pelaku tindak pidana khusus korupsi,” ujarnya.

Topik:

Kejaksaan Agung

Berita Sebelumnya

Komplotan Mafia Tanah Berhasil Ditangkap Polres Jakpus

Berita Selanjutnya

Jaksa Sebut Kasus Pemerkosaan 13 Santri sudah Direncanakan Terdakwa HW

Berita Terkait

Hukum
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim (Foto: Istimewa)

Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Nadiem di Kasus Chromebook, Status Tersangka Tetap Sah!

13 Oktober 2025 13:46 WIB

Hukum
Kejaksaan Agung (Kejagung) (Foto: Dok/MI)

Kejagung Dalami Keterangan Petinggi Google Indonesia terkait Kasus Chromebook

8 Oktober 2025 12:08 WIB

Nasional
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kejaksaan Agung melaksanakan Program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS). (Foto: Dok PU)

Kementerian PU dan Kejagung Bersinergi Tingkatkan Pengawasan Program Prioritas Pemerintah dan Strategis Bidang Infrastruktur

12 September 2025 21:25 WIB

Hukum
Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) (Foto: Dok/MI/Alb)

Tom Lembong Mengaku Heran Dengan Surat Tuntutan Jaksa: Apakah Ini Dunia Hayalan?

4 Juli 2025 20:50 WIB

Politik
Anggota Komisi III DPR RI, Syarifuddin Sudding

Sudding: Kejaksaan Agung Mampu Artikulasikan Komitmen Presiden Berantas Korupsi

2 Juli 2025 10:27 WIB

Hukum
Satgas SIRI Kejagung berhasil menangkap buron tindak pidana perpajakan asal Kejaksaan Tinggi Papua, Herni Damayanti (Foto: Dok/Kejagung/MI)

Jaksa Tangkap Buron Perpajakan

1 Juli 2025 12:18 WIB