Komplotan Mafia Tanah Berhasil Ditangkap Polres Jakpus

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 30 Desember 2021 11:06 WIB
Monitorindonesia.com- Jajaran Polres Jakarta Pusat (Jakpus) berhasil menangkap 10 orang komplotan mafia tanah yang berlokasi di Serang, Banten. Kesepuluh tersangka berinisial MH, RD, ID, SB, SA, JD, HS, SD, AH, dan HW. Mereka telah melakukan hal ini terhitung sejak tahun 2012 sampai 2015. Tersangka MH merupakan bekas kepala desa dan camat Desa Bendung, Serang. Untuk itu ia dibantu oleh staf-stafnya berikut dengan staf dari BPN. Wakapolres Metro Jakarta Pusat, Setyo K. Heriyatno mengatakan modus yang dilakukan yaitu dengan menggunakan modus penipuan berikut menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau memalsukan akta otentik tersebut sendiri dengan dibantu oleh beberapa stafnya. MH melakukan hal ini pada tahun 2014 saat pelapor membeli tanah di Desa Bendung dengan luas sekitar 20 hektar. “Mereka melakukan tindak pidana ini pada tahun 2014. Jadi kalau kita lihat rentang waktu yang dilakukan tindak pidana ini cukup lama, semasa yang bersangkutan menjabat kades yaitu dari tahun 1998 – 2017. Jadi cukup lama, selama 19 tahun,” tutur Setyo, di Aula lantai 3 Polres Jakarta Pusat, dikutip pada Kamis (30/12/2021). Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka yaitu secara bersama-sama membuat 36 akta jual beli yang telah dilakukan pengukuran oleh petugas BPN dengan luas 11.000 meter persegi. Kemudian, terbit tujuh sertifikat hak milik atas nama pelapor yang dimana setelah dilakukan pengecekan, ternyata tanah tersebut milik warga desa. “Hal ini menjadi masalah dikarenakan ketika pelapor diberikan tujuh sertifikat tersebut, ketika akan melakukan pengecekan terhadap lokasi dari ketujuh sertifikat ternyata tanah yang tercatat dalam sertifikat tersebut milik warga desa,” tambah Setyo. Korban mendapat kerugian yaitu uang senilai Rp.670.000.000 dihitung dari nilai NJOP tanah lokasi di desa tersebut. Barang bukti yang telah disita berupa 36 akta jual beli, 7 SHM, 1 buku DHKP Desa Bendung, 1 buku peta bidang Desa Bendung, 1 buah stempel Desa Bendung, 1 unit mesin ketik merek olimpik 800 warna putih, dua lembar bukti transfer, 6 lembar bukti tanda terima uang, 1 lembar surat perjanjian, dan 7 warkah shm yang disita dari BPN. Kasus ini dipersangkakan dalam Pasal 266 KUHP, 264 KUHP, 263 KUHP juncto Pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara. (Wawan)

Topik:

Mafia Tanah

Berita Sebelumnya

KPK Kembangkan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi PEN Daerah

Berita Selanjutnya

Kejaksaan Agung Selamatkan Keuangan Negara Rp21,26 Triliun Selama 2021

Berita Terkait

Hukum
Enam orang orang pengurus Paguyuban Korban Mafia Tanah Kutai Barat, yang mewakili 50 orang anggota masyarakat mendatangi Bareskrim Polri melaporkan PT. Indotama Semesta Manunggal dalam dugaan pidana penyerobotan tanah, Jumat (7/3/2025). [Foto: Ist]

IPW Desak Prabowo dan Kapolri Turun Tangan Terkait Mafia Tanah PT Indotama Semesta Manunggal

7 Maret 2025 14:39 WIB

Politik
Ilustrasi Mafia Tanah (Foto: Istimewa)

Mafia Tanah Leluasa Gegara Libatkan Oknum Birokrasi

19 Februari 2025 16:14 WIB

Hukum
Mabes Polri (Foto: Dok MI/Aswan)

Diduga Bantu Praktek Mafia Tanah, Penyidik Polres Kubar Dilaporkan IPW ke Propam Mabes Polri

31 Januari 2025 15:44 WIB

Politik
Nusron Wahid berjabat tangan dengan Kades Kohod, Arsin (Foto: Dok MI)

DPR Minta Nusron Selesaikan 48 Ribu Kasus Mafia Tanah dan Pagar Laut

30 Januari 2025 11:35 WIB

Politik
Nusron Wahid (Foto: Dok MI)

DPR 'Kuliti' Menteri Nusron soal Pagar Laut dan Mafia Tanah

30 Januari 2025 11:29 WIB

Hukum
Kabinet Merah Putih (Foto: Dok MI)

Menteri Prabowo Pekan Kemarin: Sepakat Terapkan TPPU Mafia Tanah dan Ajak Kolaborasi Kejagung-KPK Kawal Haji 2025

11 November 2024 08:02 WIB