Pengembalian Uang oleh Wali Kota dan Wakil Bukti Awal Dugaan Korupsi TPP ASN Tanjungpinang

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 7 Januari 2022 14:14 WIB
Tanjungpinang, Monitorindonesia.com – Wali Kota Tanjungpinang Rahma telah mengembalikan ke kas daerah Rp2,3 miliar dan Wakil Wali Kota Endang Abdullah Rp139 juta sesuai yang mereka terima sebagai Tambahan Pendapatan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN). Dengan pengembalian itu, kalangan Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Provinsi Kepri menilai Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri harus segera menetapkan tersangka karena sudah ada bukti permulaan yang cukup. “Adanya pengembalian uang TPP ASN oleh wali kota dan wakil wali kota Tanjungpinang merupakan bukti permulaan yang cukup, sehingga sudah layak Kejati Kepri menetapkan tersangka kasus ini,” Kata Ketua Forkorindo Kepri, Parlindungan Simanungkalit, Jumat (7/1/2022). Menurut Parlin, pengembalian barang bukti uang hasil korupsi itu bukan disetor ke kas daerah, tetapi dilakukan melalui penyitaan atau perampasan oleh Kejati Kepri dan selanjutnya diekspos pada konfrensi pers. “Pengembalian harusnya melalui Kejati Kepri sehingga jelas jumlah uangnya dan menggunakan pecahan berapa. Lalu dituangkan dalam berita acara karena kasus tersebut sudah berproses di Kejati Kepri,” Papar Parlin. Contohnya, lanjut Parlin, kasus korupsi pemotongan dana insentif tenaga kesehatan perorangan Covid-19 di Puskesmas Bintan. Kepala puskesmas mengembalikan uang korupsi ke Kejaksaan Negeri Bintan, bukan ke kas daerah. “Pertanyaannya, kalau ini dikembalikan ke kas daerah menggunakan rekening kas daerah yang mana? melalui bank apa? kapan disetornya? Hari, tanggal, dan jam berapa disetor? dan mana bukti setornya dan tanda terima dari BPKAD Kota Tanjungpinang bahwa uang tersebut memang telah disetor ke kas daerah? Kan tidak jelas!” tandas Parlin, Untuk memastikan itu, dia menyarankan Kejati Kepri memeriksa kepala BPKAD Kota Tanjungpinang selaku pemegang kas daerah. Parlin menerangkan, dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 pada Pasal 4 menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana pelaku korupsi. Artinya, pengembalian uang tidak menghapus pidananya. Seperti diketahui, Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, telah mengembalikan Rp2,3 miliar dan Wakil Wali Kota Endang Abdullah mengembalikan Rp139 juta ke kas daerah terkait TPP ASN. Informasi ini disampaikan oleh Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri Sugeng Riadi dalam konfrensi pers di Kejati Kepri, Senggarang Kota Tanjungpinang. “Untuk Wali Kota Rahma, uang telah dikembalikan ke kas daerah Rp2,3 miliar, dan Wakil Wali Kota Endang Abdullah mengembalikan Rp139 juta. Hal tersebut sesuai dengan yang mereka terima,“ tutur Sugeng, Senin (3/1/2022). Pengembalian, sebut Sugeng, dilakukan pada Desember lalu ke kas daerah dan dirinya sudah melihat langsung bukti pengembalian uang tersebut.   (As)

Topik:

Tanjungpinang Kepri kejati kepri pemkot tanjungpinang korupsi TPP ASN wali kota tanjungpinang

Berita Sebelumnya

Bareskrim Polri Bakal Panggil Ferdinand Hutahaean Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Berita Selanjutnya

Santriwati Korban Pemerkosaan Herry Wirawan Ajukan Restitusi Rp330 Juta

Berita Terkait

Nasional
Presiden RI, Prabowo Subianto [Foto: Istimewa]

Prabowo Siapkan Pulau Galang jadi Pusat Pengobatan 2.000 Warga Gaza

7 Agustus 2025 14:37 WIB

Ragam
Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Jehezkiel Devy Sudarso (Foto: Istimewa)

Kajati Kepri Jehezkiel Siap Tegakkan Hukum secara Profesional, Humanis dan Berkeadilan

18 Juli 2025 19:33 WIB

Nusantara
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lingga dengan tema “Penguatan Peran Kejaksaan RI Untuk Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) Sebagai Solusi Penguatan Kelembagaan Desa” diawali dengan launching Program Desa JUARA (Jujur, Aman dan Sejahtera), ditandai dengan pemukulan Gong oleh Kajati Kepri dan penayangan video edukatif tentang tata kelola desa yang ideal.

Kejati Kepri dan Pemkab Lingga Berjalan Bersama, Demi “Desa JUARA” yang Bersih dan Sejahtera

3 Juli 2025 18:42 WIB

Nusantara
Penandatanganan MoU kerjasama oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dan PT Pelabuhan Kepulauan Riau (Perseroda) dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Foto: Ist)

Kejati Kepri, Dishub Kepri dan PT Pelabuhan Kepri Tandatangani MoU Penanganan Hukum di Sektor Maritim

25 Juni 2025 16:19 WIB

Nasional
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (Foto: Dok MI)

Tambang Pasir di Pulau Citlim Disidak KKP, Kerusakan Lingkungan Terungkap

22 Juni 2025 08:08 WIB

Nusantara
Tiga WN India ditangkap oleh BNN RI bersama Bea Cukai di Perairan Karimun (Foto: Antara)

Tiga WN India Pembawa 106 Kg Sabu Terancam Hukuman Mati

8 November 2024 21:50 WIB