Setelah Tetapkan Tersangka Kasus Ekspor CPO, Kini Kejagung Dalami Total Kerugian Negaranya

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 20 April 2022 18:18 WIB
Jakarta, MI - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mendalami total kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin fasilitas ekspor minyak goreng periode 2021-2022. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui potensi dugaan tindakan gratifikasi. "Perhitungan kami, sedang dilaksanakan. Kemudian kalau itu ada gratifikasi pasti akan didalami," terang Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu (20/4) Dalam kasus kali ini, Burhanuddin memastikan bakal menangani perkara tersebut secara cepat dengan mencari adanya dugaan pelanggaran melawan hukum dalam praktek izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). "Jadi UU untuk sarana melawan hukum saja. Kami akan segera dalami ini, kami akan minta pada Dirdik Jampidsus harus segera, kita mungkin tidak hal-hal biasa," jelasnya. "Kita akan lakukan penanganan ini yang luar biasa, karena memerlukan kecepatan," tegasnya. Sebelumnya, Kejagung sudah menetapkan empat tersangka salah satunya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana. Selanjutnya, tiga orang lainnya Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group; dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas. "Makanya kita tetapkan tersangka, hari ini kita tahan, artinya kita sangat memerlukan kecepatan," tuturnya. Sebagai informasi, perbuatan para tersangka melanggar tiga ketetentuan, yakni Pasal 54 Ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang tentang Perdagangan, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 jo Nomor 170 Tahun 2022 tentang domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO), serta Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, jo Bab II huruf C angka4 huruf c Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teksnis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Oil, dan UCO. Para tersangka disangkakan dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang pemberantasan korupsi. (La Aswan)

Topik:

Kejagung

Berita Sebelumnya

KPK Imbau Pejabat Negara agar Tak Terima Parsel Ramadhan

Berita Selanjutnya

DPR Desak Kejagung Usut Aktor Intelektual Skandal Pemberian Fasilitas CPO

Berita Terkait

Monitor Hukum
Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah menyegel konsesi tambang nikel PT Tonia Mitra Sejahtera, serta PT Toshida Indonesia dan PT Suria Lintas Gemilang. Mengapa PT Putra Kendari Sejahtera (PKS) yang diduga melakukan pelanggaran serupa di kawasan hutan produksi terbatas dan hutan lindung Kompleks Lalindu tak turut disentuh?

PT Putra Kendari Sejahtera Lolos Penyelidikan Kejagung hingga Tak Disentuh Satgas PKH

6 jam yang lalu

Hukum
Advokat Marcella Santoso (Foto: Istimewa)

Marcella Cs Bentuk Group Chat Dengan Nama Samaran: Bahas Pembentukan Opini Negatif Penanganan Perkara CPO

15 jam yang lalu

Monitor Hukum
Ilsutrasi - Dugaan korupsi ekspor limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) (Foto: Dok MI/Diolah)

Siapa Bakal Tercebur di Korupsi Limbah Sawit?

15 jam yang lalu

Hukum
Bea dan Cukai Kemenkeu (Foto: Dok MI/Istimewa)

Wow! Kerugian Negara Korupsi Ekspor POME Rp 17,7 T? Bea Cukai jadi Sasaran Kejagung!

16 jam yang lalu

Hukum
Advokat Marcella Santoso (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Diungkap Jaksa! Operasi Media yang Dilakukan Marcella Cs Seret Detikcom, CNBC, hingga Kompas di Ruang Sidang

16 jam yang lalu

Hukum
Mantan Hakim, Asep Iwan Irawan (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mantan Hakim Ini Lebih Yakin Kejagung daripada KPK Bongkar "Permainan" Audit BPK

17 jam yang lalu