DPR Desak Kejagung Usut Aktor Intelektual Skandal Pemberian Fasilitas CPO

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 20 April 2022 19:39 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng (migor) yang menjerat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) sampai ke akar-akarnya. Diketahui, Kejagung berhasil mengungkap kasus skandal pemberian fasilitas ekspor ilegal CPO. Dalam kasus tersebut Kejagung menjerat IWW Dirjen PLN Kemendag, SM selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG), PTS selaku General Manager di Bagian General Affair PT. Musim Mas dan MPT selaku Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia. “Jika bisa tuntas, kita ini bisa mengakhiri kelangkaan minyak goreng dipasaran yang terjadi belakangan ini,” ujar Politikus Demokrat itu, Rabu, (20/4). Sartono juga mengajak, semua pihak untuk terus memantau perkembangan kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh Kejagung ini. “Harus kita pantau perkembanganya siapa saja yang terlibat level lebih atas lagi apakah ada keterlibatan menteri serta aliran dana kemana saja apakah mungkin ada hubungannya dengan pilpres 2024 untuk pemenangan Pileg dan pilpres?" tegas Sartono. Sartono pun mengapresiasi, langkah tegas Kejagung yang menetapkan Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) dan 3 orang swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) ini. “Tentu kita apresiasi langkah tegas Kejagung, dalam menyikapi mafia minyak goreng ini. Tapi sebagai negara hukum tentu kita tunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari Kejagung,” pungkas Sartono. Sebelumnya, Jaksa Agung Burhanuddin ST mengumumkan penetapan empat tersangka dalam kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude palm oil/CPO). Ada empat tersangka yang telah ditetapkan yakni Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial IWW, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT. Burhanuddin menyebutkan bahwa tersangka diduga bermufakat jahat dengan pemohon untuk melakukan proses penerbitan persetujuan ekspor. Dimana, Kemendag mempunyai kewenangan untuk memberikan izin ekspor itu. Untuk tersangka IWW sebagai pejabat di Kemendag, disampaikan Burhanuddin menerbitkan izin dengan melawan hukum terkait persetujuan ekspor kepada tiga perusahaan itu. Penyidik sebelumnya mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Prin-17/F.2/Fd.2/04/2022 tanggal 4 April 2022. Penyelidikan oleh jaksa sendiri telah dilakukan sejak 14 Maret 2022. Selama penyelidikan, jaksa telah memeriksa 14 saksi dan dokumen surat terkait pemberian fasilitas ekspor. (La Aswan)

Topik:

cpo

Berita Sebelumnya

Setelah Tetapkan Tersangka Kasus Ekspor CPO, Kini Kejagung Dalami Total Kerugian Negaranya

Berita Selanjutnya

DPR Minta Kejagung Juga Periksa Mendag Lutfhi Soal Dugaan Korupsi Ekspor Minyak Goreng

Berita Terkait

Hukum
Bea dan Cukai Kemenkeu (Foto: Dok MI/Istimewa)

Wow! Kerugian Negara Korupsi Ekspor POME Rp 17,7 T? Bea Cukai jadi Sasaran Kejagung!

6 jam yang lalu

Hukum
Kantor Ditjen Bea Cukai Pusat (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Terkuak, Ini yang Dicari Kejagung di Ditjen Bea Cukai

24 Oktober 2025 09:23 WIB

Hukum
Ilustrasi - Wilmar Group (Foto: Dok MI/Istimewa)

Tentang Wilmar Group, 'Alumni' Kasus CPO Terseret Kasus Beras Oplosan

27 Juli 2025 12:07 WIB

Ekonomi
Kelapa Sawit (Foto: Dok MI)

Jelang Rilis Data Ekspor, Harga CPO Melemah

18 Juli 2025 15:55 WIB

Ekonomi
Kelapa Sawit (Foto: Dok MI)

Harga CPO Turun Nyaris 2% Setelah Reli Dua Hari

16 Juli 2025 14:09 WIB

Ekonomi
Kelapa Sawit (Foto: Dok MI)

Harga CPO Menguat, Didorong Minyak Nabati dan Lemahnya Ringgit

14 Juli 2025 18:14 WIB