Kejati DKI Pastikan Serius Tangani Korupsi Ekspor Minyak Goreng yang Melibatkan PT AMJ

Jakarta, MI - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengkalim terus melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng ke Hongkong melalui Pelabuhan Tanjung Priok periode 2021–2022. "Hingga saat ini kami telah melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap enam orang saksi," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati DKI Jakarta Ashari Syam dalam keterangannya yang dikutip, Senin (25/4). Pihak PT AMJ juga terut diperiksa dalam kasus ekspor minyak goreng ini. Itu, klaim dia, salah satu keseriusan Kejati DKI dalam mengungkap kasus tersebut secara transparan. "Salah satunya pihak PT AMJ. Itu bukti keseriusan kami," ujar dia. Untuk membongkar kasus ekspor minyak goreng tersebut, lanjut Ashari, tim penyidik juga telah mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi lain dan sudah dilakukan pemanggilan. Untuk itu, klaimnya lagi, kasus dugaan korupsi distribusi ekspor minyak goreng masih berjalan proses penyidikannya. Pada 5 April 2022, Kejati DKI menyerahkan penanganan kasus ekspor minyak goreng kepada penyidik Kepabeanan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Ashari mengatakan bahwa yang diserahkan dan dikoordinasikan kepada Bea Cukai terkait masalah pajak bea keluar yang tidak dibayarkan oleh PT AMJ kepada negara. Selama melakukan ekspor minyak goreng, dengan tujuan Hongkong antara Juli 2021 sampai dengan Januari 2022, PT AMJ tanpa dilengkapi dokumen PEB yang benar. "Itu yang dilimpahkan penanganannya ke penyidik Bea dan Cukai Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut berdasarkan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 1995, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan," katanya. Kasus ini juga diduga berdampak pada kelangkaan minyak goreng di Indonesia sehingga memberikan akibat atau dampak perekonomian negara secara langsung. Perbuatan tersebut diduga melanggar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Laporan MAKI [caption id="attachment_426084" align="aligncenter" width="300"] Kejati DKI Pastikan Serius Tangani Korupsi Ekpor Minyak Goreng. (Foto: Dok/MI)[/caption] Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dugaan penyulundupan minyak goreng ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pada Kamis (17/3). Koordinator MAKI Boyamin Saiman, mengatakan, pihaknya telah memasukkan data berupa foto terlampir dugaan penyelundupan ke luar negeri (ekspor ilegal) barang minyak goreng yang dalam dokumen eksport diduga tertulis sebagai sayuran sebagai modus untuk mengelabui aparat Bea Cukai dikarenakan eksportir tersebut tidak memiliki kuota eksport minyak goreng. “Dugaan penyelundupan ini melalui pelabuhan Tanjung Priok. Sebanyak 23 kontainer telah lepas terkirim ke luar negeri dan hanya tersisa 1 kontainer di pelabuhan Tanjung Priok,” jelas Boyamin. Boyamin melanjutkan, bahwa eksportir ilegal memperoleh barang minyak goreng dengan cara membeli barang suplai dalam negeri dari pedagang besar dan atau produsen yang semestinya dijual kepada masyarakat dalam negeri namun nyatanya dijual keluar negeri sehingga berpengaruh atas kelangkaan dan mahalnya minyak goreng dalam negeri . “Eksportir ilegal memperoleh minyak goreng dari pasar dalam negeri dengan harga murah dan ketika menjual ke luar negeri dengan harga mahal sekitar 3 hinga 4 kali harga dalam negeri,” ungkapnya. Dijelaskan Boyamin, harga pasaran minyak goreng dalam negeri adalah Rp. 120.000 hingga Rp. 150.000 untuk kemasan 5 liter. Namun, menurutnya, setelah dijual ke luar negeri harganya Rp. 450.000 hingga 520.000 untuk kemasan 5 liter, artinya eksportir ilegal memperoleh keuntungan sekitar 3 sampai 4 kali lipat dari pembelian dalam negeri. “Untuk kasus pelaporan ini, keuntungan kotor eksportir ilegal per kontainer sekitar 511 juta. Kalau dikurangi biaya pengurusan dokumen dan pengiriman barang sekitar 450 juta per kontainer dengan tujuan Hongkong. Artinya 23 kontiner kali 450 juta adalah : Rp. 10.350.000.000 ( sepuluh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah ),” jelas Boyamin. Tiga Perusahaan Ekspor Minyak Goreng [caption id="attachment_426085" align="aligncenter" width="300"] Kelangkaan minyak goreng diduga karena ekpor minyak ke Hongkong oleh tiga perusahaan di DKI Jakarta. (Foto: Dok/MI)[/caption] Berdasarkan data MAKI yang diperoleh dari pihak internal pelabuhan, diduga pada Juli 2021-Januari 2022, PT AMJ bersama-sama dengan PT NLT dan PT PDM, diduga melakukan ekspor ilegal Minyak Goreng Kemasan melalui Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Adapun ekspor tersebut sejumlah 7.247 (tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh) karton kemasan 5 liter, 2 liter, 1 liter dan 620 mililiter, dengan rincian (22/7/2021 sampai dengan (1/9/2021). Selain itu, berdasarkan 9 (sembilan) dokumen PEB sejumlah 2.184 Karton Minyak Goreng Kemasan merek tertentu dan (6/9/2021) sampai dengan (3/1/2022). “Juga terdapat data 23 (dua puluh tiga) dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang ( PEB ) sejumlah 5.063 Karton Minyak Goreng Kemasan merek tertentu, dengan menggunakan 32 (tiga puluh dua) kontainer ke berbagai negara tujuan, antara lain Hongkong dan lain-lain,” ungkapnya. Kemudian, data ini, kata Boyamin, diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagai bentuk memperkuat Penyelidikan oleh Pidsus Kejati DKI Jakarta yang telah dimulai sejak kemarin ( 15 Maret 2022 ). Dengan tambahan data ini, semoga Kejati DKI Jakarta segera meningkatkan Penyelidikan ke tahap Penyidikan sekaligus menetapkan Tersangka. Laporan ke Kejati DKI ini untuk memperkuat laporan MAKI kepada Kejaksaan Agung pada tanggal 13 Marer 2022. Laporan ke Kejagung adalah terhadap eksportir CPO ( bahan minyak goreng ) , sedangkan ke Kejati adalah eksportir minyak goreng. Pemain Besar jatah Kejagung, Pemain Menengah jatahnya Kejati DKI Jakarta. “MAKI akan tetap mengawal kasus ini dan akan melakukan gugatan Praperadilan jika prosesnya lamban atau mangkrak,” tutupnya.