Sebelum Ditangkap KPK, Ade Yasin Sempat Terbitkan SE Bagi ASN

wisnu
wisnu
Diperbarui 27 April 2022 16:49 WIB
Bogor, MI – Bupati Bogor Ade Yasin sempat menerbitkan surat edaran mengenai larangan menerima gratifikasi bagi ASN, beberapa hari sebelum terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. SE Bupati Bogor Nomor 700/547-Inspektorat, mengatur bahwa setiap ASN, pimpinan dan karyawan BUMD dilarang melakukan permintaan, pemberian, serta penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan-nya yang dikaitkan dengan hari raya atau pandemi Covid-19. ASN juga dilarang memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 atau peringatan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. "Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana," ucap Ade Yasin saat itu ketika dikutip, Rabu (27/4). SE tersebut dia buat berdasarkan ketentuan Pasal 12 B dan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seperti diketahui, KPK menangkap Bupati Bogor, Jawa Barat Ade Yasin, terkait kasus dugaan suap. Selain Bupati Bogor, beberapa pihak yang turut ditangkap di antaranya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya. Kegiatan tangkap tangan KPK tersebut dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap.

Topik:

ade yasin Kpk tangkap bupati bogor

Berita Sebelumnya

Baleg DPR Tak Menapik Jika UU TPKS Dinilai Tumpang Tindih, Tapi.Beri Penegasan

Berita Selanjutnya

OTT Bupati Ade Yasin terkait Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemkab Bogor

Berita Terkait

Nusantara
Bupati Bogor Rudy Susmanto (Foto: Ist)

Pemkab Bogor Akan Berkordinasi Dengan BNPB Terkait Statsu Bencana di Bogor

3 Maret 2025 14:17 WIB