Ini Profil Wali Kota Yogyakarta yang Terjaring OTT KPK

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 3 Juni 2022 01:00 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022 Haryadi Suyuti. Hingga saat ini, belum jelas kasus apa yang menimpa wali kota dua periode dari Desember 2011 hingga Mei 2022 tersebut. Dilansir dari situs walikota.jogjakota.go.id, berikut Profil Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti: Haryadi Suyuti lahir di Yogyakarta pada 9 Februari 1964. Haryadi merupakan putera pertama dari pasangan Zarkowi Soejoeti dan Yayah Maskiyah. Zarkowi Soejoeti pernah menjabat sebagai: •Rektor IAIN Walisongo Semarang •Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI •Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi 1997-1999 •Duta Besar RI untuk Republik Arab Suriah •Ketua Muhammadiyah Daerah Serang pada 1965-1969 •Ketua Dewan Pengawas Baitul Mal PP Muhammadiyah pada 1996-1997 Sedangkan ibunya Yayah Maskiyah pernah menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Haryadi Suyuti menikah dengan Tri Kirana Muslidatun dan dikaruniai dua orang anak, Karina Arifiani dan Kartika Zahra Salsabila. Haryadi menamatkan pendidikan formalnya di SDN II IKIP Yogyakarta lulus 1976, SMPN 5 Semarang lulus 1980, SMAN 1 Yogyakarta lulus 1983, dan Fisipol UGM Yogyakarta lulus 1989. Selama menjadi mahasiswa, Haryadi aktif berorganisasi antara lain menjadi Ketua Keluarga Mahasiswa Administrasi Negara Fisipol UGM pada 1985-1987. Haryadi juga pernah menjadi: •Anggota Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY periode 2006-2010. •Kepala Bidang III Kepanitiaan Muktamar I Abad Muhammadiyah pada 2010. •Ketua PERBAI DIY 2007-2011 dan 2011-2016. •Ketua Badan Narkotika Kota Jogja 2007-2011. •Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota (TKPK) Yogyakarta 2007-2011. •Anggota Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 2010-2014. •Wakil Ketua Pembina Ikatan Persaudaraan Haji Yogyakarta 2010-2015. •Ketua Umum PERBASI DIY 2011-2015. •Ketua Umum PSIM Yogyakarta 2010-2013. Tak hanya itu, Haryadi juga tercatat pernah bekerja di beberapa perusahaan yaitu: Pada 1990-1991 menjadi Management Trainee PT Bank Sampoerna International (Sampoerna Group) Jakarta. PT Finance Corpindo Nusa (Sampoerna Group) Jakarta 1991-2006 •Direktur Coorporate Finance & Goverment Relation PT Finance Corpindo Nusa (Anggota BEJ & BES) (Sampoerna Group) Jakarta 2000-2003. •Anggota Komite Audit PT Indofarma (Persero) Tbk 2003, dan Corporate Secretary BOD non Derectorat PT Indofarma (Persero) Tbk-Jakarta 2003-2006. Sementara untuk karier politik, Haryadi menjabat sebagai Wakil Wali Kota Jogja periode 2006-2011, Wali Kota Jogja periode 2012-2016 dan Wali Kota Jogja periode 2017-2022. [Ode]

Topik:

OTT KPK Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti

Berita Sebelumnya

Tahun Depan, Tenaga Honorer Bakal Dihapus

Berita Selanjutnya

Bos Meraseti Logistic Indonesia Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Impor Baja

Berita Terkait

Hukum
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kiri) bersiap menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri kegiatan koordinasi dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4/2025). Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution diundang KPK guna membahas koordinasi dan kolaborasi penguatan hubungan antara lembaga antirasuah tersebut dengan pemerintah daerah dalam rangka pencegahan korupsi, penyusunan anggaran, dan optimalisasi anggaran daerah.

Akan Periksa Bobby Nasution, Hakim: Semua Orang Sama di Depan Hukum!

24 September 2025 23:24 WIB

Hukum
Terdakwa kasus UU ITE Adam Deni (kiri) dan Ahmad Sahroni (kanan). Foto: Kolase MI

Saat KPK Diminta Periksa Sahroni hingga Dugaan Pembelian Sepeda Rp 5 M Tanpa Bayar Pajak

28 Agustus 2025 16:23 WIB

Nasional
Presiden RI, Prabowo Subianto (Foto: Ist)

Prabowo Ogah Lindungi Noel Dari Jeratan Hukum

28 Agustus 2025 13:30 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Telusuri 3 Unit Mobil yang Dipindahkan dari Rumah Noel Pasca OTT

27 Agustus 2025 12:57 WIB

Hukum
Wamenaker Immanuel Ebenezer (Foto: Dok/MI/Alb)

KPK Minta Istana Tak Kabulkan Permintaan Amnesti Noel

26 Agustus 2025 12:00 WIB

Hukum
Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Irvian Bobby Mahendro [Foto: Repro/Ant]

LHKPN Irvian Bobby Cuma Rp 3,9 Miliar, Padahal Disebut Terima Rp 69 Miliar! KPK: Tidak Patuh Dalam Pelaporan

24 Agustus 2025 18:03 WIB