Cekal 4 Tersangka ACT ke LN, Polri Minta Bantuan Kemenkumham

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 28 Juli 2022 18:35 WIB
Jakarta, MI - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri meminta bantuan kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk melakukan pencekalan terhadap empat orang tersangka yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Keempat tersangka itu antara lain pendiri dan mantan Presiden ACT Ahyudin, Ibnu Khajar selaku Presiden ACT, Hariyana Hermain pembina ACT, dan Novariandi Imam Akbari (NIA) selaku Ketua Dewan Pembina ACT. "Bareskrim Polri meminta bantuan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham untuk melakukan pencekalan atau pencegahan ke luar negeri empat tersangka atas nama A, IK, NIA dan HH," ungkap Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Nurul Azizah kepada wartawan, Kamis (28/7). Menurut Nurul, upaya pencekalan terhadap empat orang tersangka ini dimaksudkan agar mereka tidak melarikan diri ke luar negeri. Pasalnya, hingga kini keempatnya belum dilakukan penahanan. "Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut serta dikhawatirkan akan melarikan diri ke luar negeri," tukas Nurul. Diberitakan sebelumnya, Dittipideksus Bareskrim Polri menyita sebanyak 56 unit kendaraan operasional milik yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan puluhan kendaraan operasional ACT tersebut dititipkan di Gedung Wakaf Distribution Center (WDC), Global Wakaf Corpora di Jalan Serpong Parung, Jawa Barat. "Terbatasnya tempat penyimpanan barang bukti di area Mabes dan di lokasi tersebut bentuknya gudang, ada kunci dan tertutup, kondisi aman," jelas Ramadhan. Lebih lanjut Ramadhan mengungkapkan, puluhan kendaraan yang disita penyidik Bareskrim Polri terdiri dari 44 unit kendaraan roda empat dan 12 sepeda motor. "Sementara telah disita 44 unit mobil dan 12 motor yang berada di tangan Subhan selaku General Affair ACT atau Kabag Umum ACT," pungkasnya.

Topik:

Polri Kemenkumham ACT

Berita Sebelumnya

PT Citilink Indonesia Diadukan ke Disnaker Tangerang

Berita Selanjutnya

Sulit Dapat Izin Praktik usai Studi di Luar Negeri, Forum Dokter Mengadu ke Kemenkumham

Berita Terkait

Hukum
Halim Kalla (Foto: Istimewa)

Kapan Adik Jusuf Kalla cs Dijebloskan ke Sel Tahanan?

6 jam yang lalu

Nasional
Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo (Foto: Istimewa)

Pesan Prabowo ke Kapolri: Berantas Narkoba, Penyelundupan dan Judi Online!

29 Oktober 2025 15:35 WIB

Nasional
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan Layar)

Prabowo Apresiasi Keberhasilan Polri Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika

29 Oktober 2025 15:14 WIB

Hukum
Ilustrasi - Polisi (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Gawat! Banyak Polisi Terpapar Radikal dan LGBT

28 Oktober 2025 23:56 WIB

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB