PPATK Blokir 843 Rekening Milik Yayasan ACT

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 4 Agustus 2022 14:40 WIB
Jakarta, MI - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pemblokiran ke 843 rekening Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan afiliasinya. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, menjelaskan bahwa sebanyak 1,7 triliun rupiah mengalir ke ACT dari ratusan rekening yang ada. "PPATK melihat ada Rp 1,7 triliun uang yang mengalir ke ACT," kata Ivan di Jakarta, Kamis (4/8/2022). Dari angka triliunan tersebut, sebanyak 50 persen dana yang telah diterima mengalir ke entitas-entitas yang terafiliasi dengan pihak pribadi di ACT. Diduga uang dipergunakan dengan tidak akuntabel. “Kita melihat lebih dari 50 persennya itu mengalir ke entitas-entitas yang terafiliasi kepada pihak-pihak pribadi gitu ya, dan itu kan angkanya masih Rp 1 triliunan ya yang kita lihat ya. Sementara ini masih kita duga dipergunakan oleh, secara tidak prudent-lah, tidak akuntabel," jelasnya. Menurutnya, entitas yang menerima aliran dana tersebut adalah anak usaha ACT yang kemudian uangnya mengalir ke pengurus yayasan filantropi itu. "Ada kelompok-kelompok di masing-masing. Jadi ACT itu punya kegiatan-kegiatan usaha lain. Jadi kegiatan usaha lain itu yang kemudian menerima dana, dan dana itu ada kembali lagi ke pengurus, gitu, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kelompok-kelompok kegiatan usaha di bawah entitas A ini dimiliki oleh, terafiliasi dengan para pemilik di A-nya tadi," urainya. "Kita melihat ada kepentingan untuk buat pembayaran kesehatan, pembelian vila, kemudian pembelian apa, pembelian rumah, pembelian aset, segala macam yang memang tidak diperuntukkan buat kepentingan sosial," imbuhnya.

Topik:

PPATK ACT

Berita Sebelumnya

Tante Brigadir J: Sekali Lagi Kami Sangat-sangat Kecewa!

Berita Selanjutnya

Bharada E Baru Pegang Pistol, Kok Bisa Tembak Brigadir J Kena Semua?

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI/Alb)

KPK Lacak Pergerakan Uang "Juru Simpan" Kasus Korupsi Kuota Haji

23 September 2025 12:08 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI/Istimewa)

Deteksi Aliran Korupsi Kuota Haji, KPK Gandeng PPATK

22 September 2025 15:03 WIB

Monitor Hukum
Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Kasus Rp 349 T "Warisan" Srimul: Pencetus Satgas TPPU "Tiarap", PPATK Tak Transparan!

12 September 2025 21:36 WIB

Hukum
Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (Foto: Dok MI/Istimewa)

Kasus Rp 349 T: KPK Leluasa Proses Bekas Menkeu Sri Mulyani!

8 September 2025 19:00 WIB

Hukum
Ketua KPK, Setyo Budiyanto [Foto: Ist]

KPK Gandeng PPATK Usut Aliran Dana Korupsi Kuota Haji Rp 1 Triliun

18 Agustus 2025 13:06 WIB

Ekonomi
Ilustrasi (Foto: Ist)

PPATK Bakal Blokir E-Wallet Terindikasi Judi Online

14 Agustus 2025 08:37 WIB