ProDem Meminta Kapolri Ambil Tindakan Atas Pengakuan Ismail Bolong "Setor Uang ke Kabareskrim" Tambang Ilegal Kaltim

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 7 November 2022 15:27 WIB
Jakarta, MI - Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Iwan Sumule meminta agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengambil tindakan atas pengakuan Ismail Bolong yang mengaku menyetor sejumlah uang kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto terkait aktivitas pertambangan ilegal di Kalimantan Timur. "Kami memohon kepada Kepala Divisi Profesi Dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Kadiv Propam Mabes Polri) agar mengusut tuntas dugaan pelanggaran Kode Etik yang di duga dilakukan oleh anggota Polri demi mejaga citra serta nama baik institusi Polri," kata Iwan dalam keterangannya, Senin (7/11). Selain itu, pihaknya juga memohon kepada Kepala Divisi Profesi Dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Kadiv Propam Mabes Polri) agar membuka seterang-terangnya pegusutan permasalahan ini agar tercipta transparansi penanganan perkara demi menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. "Kami memohon kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Kadiv Propam Mabes Polri) agar segera memanggil dan memeriksa setiap anggota POLRI yang terlibat didalam praktek beking terhadap aktifitas penambangan batubara ilegal di wilayah hukum Polres Bontang, Kalimantan Timur," jelasnya. Tak hanya itu saja, Iwan menegaskan bahwa Kepala Divisi Profesi Dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Kadiv Propam Mabes Polri) harus dapat melaksanakan proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap setiap anggota Polri yang diduga terlibat didalam permasalahan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku."Jika permasalahan pelanggaran Kode Etik dan penyimpangan tindakan sebgagaimana dimaksud sudah pernah di proses, maka tanpa mengurangi rasa hormat kami mohon agar proses pemeriksaan terhadap permasdalahan ini dapat dibuka kembali atau dilanjutkan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," bebernya. Atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Penyimpangan Tindakan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia ini, Iwan berharap dapat menjadi perhatian serius oleh Polri. "Harapan kami, hal ini dapat menjadi perhatian yang prioritas," harapnya. Menurut Iwan, tindakan Kapolri ini sangat diperlukan untuk meraih kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai aparat penegak hukum. “Program Presisi pun yang digadang-gadang sebagai program andalan Kapolri dapat diwujudkan,” ujarnya. Sebab, menurut Iwan, pengakuan Ismail Bolong yang mengaku memberikan sejumlah uang merupakan tindakan suap dan gratifikasi. Oleh sebabnya, ia berencana akan melaporkan Komjen Agus Andrianto ke KPK dan Propam Polri. Diketahui, Ismail Bolong, dalam video yang beredar, mengaku menyetor uang ke seorang perwira tinggi Polri yakni Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto sebesar Rp 6 miliar. Ismail Bolong yang juga mengeklaim merupakan anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Kaltim itu menyatakan dirinya bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin. Kegiatan ilegal itu disebut berada di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim yang masuk wilayah hukum Polres Bontang, sejak bulan Juli tahun 2020 sampai November 2021. Menanggapi hal ini, Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan bahwa isu tersebut sudah diralat oleh sang penyebar yang bernama Ismail Bolong, mantan anggota Polres Samarinda, Kalimantan Timur. “Terkait video Ismail Bolong bahwa dirinya pernah menyetor uang miliaran rupiah kepada Kabareskrim, maka setelah diributkan Ismail Bolong meralat dan mengklarifikasi,” kata Mahfud Md kepada wartawan, Minggu (6/11). Isu adanya mafia tambang ini sebelumnya ramai di media sosial usai video Ismail Bolong yang mengaku menyetor uang ke Kabareskrim sebesar Rp 6 miliar beredar. Ismail Bolong mengaku bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin. Kegiatan ilegal itu disebutnya berada di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim yang masuk wilayah hukum Polres Bontang, sejak bulan Juli tahun 2020 sampai November 2021. Dalam kegiatan pengepulan batu bara ilegal, Ismail Bolong mengaku mendapat keuntungan sekitar Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar setiap bulannya. Ismail mengaku telah berkoordinasi dengan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dan telah memberikan uang sebanyak tiga kali pada September 2021 sebesar Rp 2 miliar, Oktober sebesar Rp 2 miliar, dan November 2021 sebesar Rp 2 miliar. Mahfud, melanjutkan bahwa Ismail Bolong mengaku videonya itu dibuat atas tekanan Brigjen Hendra Kurniawan yang kala itu menjabat sebagai Karo Paminal Divpropam Polri. “Sudah dibantah sendiri oleh Ismail Bolong. Katanya sih waktu membuatnya Pebruari 2022 atas tekanan Hendra Kurniawan. Kemudian Juni dia minta pensiun dini dan dinyatakan pensiun per 1 Juli 2022,” ungkapnya. Mahfud mengatakan isu mafia tambang sejatinya bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pada tahun 2013 lalu, Abraham Samad yang kala itu menjabat sebagai Ketua KPK mengatakan bahwa andai korupsi di bidang tambang bisa diberantas, maka Indonesia bisa terbebas dari utang. “Aneh, ya. Tapi isu mafia tambang memang meluas dengan segala backing-backing nya. Dulu tahun 2013 waktu Abraham Samad jadi Ketua KPK, berdasar perhitungan Ahli disebutkan di Indonesia marak mafia tambang. Kata Samad waktu itu, jika korupsi bidang tambang saja bisa diberantas, maka Indonesia bukan hanya bebas hutang tetapi bahkan setiap kepala orang Indonesia bisa mendapat sekitar Rp 20 juta tiap bulan,” papar Mahfud. Mahfud mengaku saat ini laporan mengenai mafia tambang banyak yang masuk ke Kemenko Polhukam. Dia pun memastikan akan berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut hal itu. “Sekarang isu-isu dan laporan tentang ini masih banyak yang masuk juga ke kantor saya. Nanti saya akan kordinasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi dan mafia di pertimbangan , perikanan, kehutanan,pangan, dan lain-lain,” kata dia. Mahfud juga bicara mengenai isu perang bintang di dalam tubuh Polri. Dia menegaskan bahwa isu ini harus segera diredam. “Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf. Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya,” ujar Mahfud. Klarifikasi Ismail Bolong Mahfud turut mengirimkan video permintaan maaf Ismail Bolong. Dalam video itu, Ismail Bolong menegaskan bahwa apa yang disampaikannya sebelumnya adalah tidak benar. Dia menegaskan tidak mengenal Kabareskrim. Dia juga menegaskan tidak pernah memberikan uang kepada petinggi Polri itu. Ismail mengatakan bahwa saat itu ditekan oleh Brigjen Hendra Kurniawan. Dia mengaku diancam agar memberikan testimoni terkait Kabareskrim. “Untuk memberikan testimoni kepada Kabareskrim dengan penuh tekanan dari Pak Hendra, Brigjen Hendra, pada saat itu saya berkomunikasi melalui HP anggota Paminal dengan mengancam akan dibawa ke Jakarta kalau nggak melakukan testimoni,” kata Ismail. (MI/Aan)

Topik:

Komjen Agus Andrianto Kabareskrim ProDem Ismail Bolong

Berita Sebelumnya

Sopir Ambulans Heran Diminta Bawa Jenazah Brigadir J ke IGD

Berita Selanjutnya

Cerita Sopir Ambulans: Usai Antar Jenazah Brigadir J Disuruh Tunggu Sampai Subuh

Berita Terkait

Hukum
Hasil penyelidikan kasus Ismail Bolong oleh mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo (Foto: Dok MI)

Menolak Lupa Kasus Ismail Bolong: Diusut Ferdy Sambo, Kini Mental?

6 Februari 2025 16:13 WIB

Hukum
Ismail Bolong sempat diperbincangkan setelah mengaku menyetor uang senilai Rp6 miliar kepada para pejabat Polri terkait aktivitas tambang ilegal di Kaltim (Foto: Dok MI/Diolah dari berbagai sumber)

Kasus Ismail Bolong Bak Ditelan Bumi

1 Desember 2024 23:44 WIB