Pembangunan Turap di Kaltara Rugikan Negara Rp 95 Miliar

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 24 Desember 2022 14:55 WIB
Jakarta, MI - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menetapkan satu orang berinisial I sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pembangunan turap atau sheet pile di Sesayap dan Sesayap Hilir, Kalimantan Utara. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah mengatakan, dugaan Tipikor tersebut merugikan negara sebesar Rp 95 miliar, lantaran turap yang dibangun gagal konstruksi dan bangunan setempat yang mengakibatkan bagian turap akan kolaps. “Pembangunan turap atau sheet pile mengalami gagal konstruksi setempat dan gagal bangunan setempat, sehingga pada bagian-bagian tersebut akan kolaps atau sliding sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 95,6 miliar,” ujar Nurul, Sabtu (24/12). Selain itu, proses pengusutan kasus tersebut telah dilaksanakan penyidik dengan melakukan berbagai rangkaian, pemeriksaan tersangka, saksi dan ahli, serta penggeladahan di lima lokasi. “Penyidik telah melaksanakan serangkaian tindakan berupa pemeriksaan tersangka, penggeledahan di 5 lokasi, pemeriksaan saksi sebanyak 82 orang, dan pemeriksaan ahli, terdiri dari ahli konstruksi, ahli pengadaan barang atau jasa, ahli sumber pengelolaan sumber daya air, dan ahli kerugian keuangan negara,” papar Nurul. Tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Topik:

Polri Turap

Berita Sebelumnya

Pelapor Kamaruddin Simanjuntak dan Uya Kuya Soal Konten 'Polisi Pengabdi Mafia' Tak Kenal Ferdy Sambo!

Berita Selanjutnya

Kamaruddin Simanjuntak Duga Ferdy Sambo Cs Sosok Dibalik Pelaporan Dirinya

Berita Terkait

Hukum
Ilustrasi - Polisi (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Gawat! Banyak Polisi Terpapar Radikal dan LGBT

21 menit yang lalu

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

11 Oktober 2025 13:23 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

8 Oktober 2025 13:43 WIB

Hukum
Ilustrasi - Anggota Polri (Foto: Istimewa)

Daftar 341 Ribu Lebih Data Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (2)

7 Oktober 2025 09:42 WIB