Putusan Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pakar HTN Minta MK Diperiksa

Rizky Amin

Diperbarui 30 Mei 2023 02:08 WIB

Putusan Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pakar HTN Minta MK Diperiksa

Jakarta, MI - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga (Unair) Mohammad Syaiful Aris meminta Mahkamah Konstitusi (MK) diperiksa terkait dengan dugaan bocornya putusan Pemilu 2024 yang akan digelar secara proporsional tertutup atau coblos partai. “Memang masih dugaan, tapi ini berkaitan dengan integritas MK. Jadi kebocorannya perlu dibuktikan dulu,” kata Haris kepada wartawan, Selasa (30/5). Menurut Aris, MK selama ini dipercaya oleh masyarakat menjadi penjaga akhir penegakan konstitusi di Indonesia. Jika kebocoran itu benar adanya, masyarakat tentu akan kecewa. “Kalau kekecewaan dari hakim sepertinya kecil karena memang bisa beda pendapat,” pungkasnya. Sebelumnya, mantan Wakil Menkumham, Denny Indrayana mengklaim dirinya mendapat informasi bahwa ada 6 Hakim MK yang menyetujui kembali sistem proporsional tertutup. Sementara, 3 hakim lainnya menyatakan berbeda pendapat alias dissenting opinion. #Putusan Sistem Pemilu

Topik:

pemilu Denny Indrayana MK

Berita Sebelumnya

Kasus Dito Mahendra, Bareskrim Kembali Periksa Nindy Ayunda Rabu Lusa

Berita Selanjutnya

KPK Duga Windy Idol Terima Uang dan Kelola Aset Sekretaris MA Hasbi Hasan

Berita Terkait

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

12 Oktober 2025 16:24 WIB

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB

Ilsutrasi - Tapera (Foto: Istimewa)

Tapera jadi Tabungan Sukarela

29 September 2025 17:57 WIB

Timboel Siregar, Sekjen OPSI (Foto: Dok MI)

Putusan MK Tentang Tapera Beri Kepastian dan Fleksibilitas Pekerja

29 September 2025 16:44 WIB