Polri Sita Surat Tanah Panji Gumilang Tersangka TPPU

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 26 September 2023 13:31 WIB
Jakarta, MI - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita sejumlah dokumen terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan dokumen yang disita penyidik Bareskrim Polri antara lain berupa surat tanah atas nama Panji Gumilang dan keluarga di Indramayu, Jawa Barat. "Warkat tanah atas nama saudara PG dan keluarga di BPN Kabupaten Indramayu 55 eksemplar, buku tanah atas nama saudara PG dan kekuarga di BPN kabupaten Indramayu 220 eksemplar," ungkap Ramadhan, Selasa (26/9). Selain itu, pihaknya juga melakukan penyitaan dokumen terkait dengan adanya perjanjian kredit. Kemudian, salinan legalisir akta pendirian YPI nomor 61 tanggal 25 Januari 1994. Salinan legalisir akta risalah rapat YPI nomor 84 tanggal 13 agustus 1996. "Penyidik melakukan penyitaan dokumen terdiri dari perjanjian kredit Jtrust invesment terdiri dari 36 eksemplar, foto kopi legalisir SHM yang digunakan di Jtrust invesment sebanyak 41 eksemplar," tuturnya. "Salinan legalisir akta risalah rapat YPI nomor 18 tanggal 18 Februari 1999, salinan legalisir akta keputusan badan pendiri YPI nomor 10 tanggal 9 September 2005," imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, Dittipideksus Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 38 orang saksi terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang. "Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 38 orang saksi, termasuk dari pihak yayasan dan pihak lain yang terkait Sdr. PG," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers, Kamis (21/9). Selain pemeriksaan saksi, Ramadhan menjelaskan penyidik juga telah melakukan pemblokiran rekening sebanyak 147 rekening milik Panji Gumilang, YPI, dan badan hukum lainnya. Serta dilakukan penyitaan dokumen surat. "Penyidik juga telah melaksanakan koordinasi dengan ahli yayasan, ahli pidana, dan pihak Kementrian Hukum dan HAM terkait proses yang sedang berjalan," tutupnya.

Topik:

bareskrim polri Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang TPPU Panji Gumilang Panji Gumilanhg Aset Tanah Surat Tanah

Berita Sebelumnya

Korupsi Rp 200 Miliar, Ini Pejabat Telkom yang Tersangka

Berita Selanjutnya

23 Adegan Rekonstruksi Pembunuhan Imam Masykur

Berita Terkait

Monitor Hukum
Desi Permatasari menunjukkan foto anaknya Sheena yang terbaring di tempat tidur (Foto: Dok MI)

Penyidikan Baru Kasus Gagal Ginjal Akut bak Ditelan Bumi, BPOM Lolos?

1 Oktober 2025 14:08 WIB

Hukum
Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf (Foto: Ist)

Bareskrim Polri Asistensi Penyelidikan Kasus Keracunan MBG

25 September 2025 18:22 WIB

Hukum
Para tersangka pembobolan salah satu bank pemerintah di Jawa Barat (Jabar) (Foto: Dok MI)

2 Tersangka Pembunuhan Kacab BRI juga Terlibat Kasus Pembobolan Rekening Dormant BNI Rp 204 Miliar

25 September 2025 15:34 WIB

Lifestyle
Drama yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, bersama seorang perempuan bernama Lisa Mariana akhirnya menemukan titik balik dramatis ketika hasil tes DNA diumumkan Bareskrim Polri pada Rabu (20/8/2025) yang memastikan tidak ada kecocokan antara Ridwan Kamil dengan anak yang dilahirkan Lisa. Kini uang bulanan Lisa Mariana masih menjadi misteri. Foto: Dok MI/Antara

Misteri Uang Bulanan Lisa Mariana

27 Agustus 2025 09:36 WIB

Hukum
Terbongkarnya praktik penambangan batu bara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, telah memicu sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Kasus ini dinilai sebagai bukti nyata lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Aktivitas ilegal ini terungkap setelah berlangsung sejak 2016. Operasi Bareskrim Polri berhasil membongkar praktik ini, menyita 351 kontainer batu bara ilegal dan menangkap tiga tersangka.

Tambang Ilegal di IKN Rp 5,7 T: Masih Banyak Tak Tersentuh Hukum di Kaltim, Pejabat Negara Diduga Terlibat!

22 Juli 2025 12:56 WIB

Hukum
Wilmar Group (Foto: Dok MI/Ist)

Terseret Skandal Beras Oplosan Rp 99 T: Wilmar Group Coreng Dunia Usaha!

12 Juli 2025 13:02 WIB