Jadi Tersangka KPK, SYL Harap Perkara Tak Dilatarbelakangi Kepentingan Politik

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 12 Oktober 2023 17:31 WIB
Jakarta, MI - Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) oleh KPK. SYL berharap penanganan kasus tersebut tidak dilatarbelakangi kepentingan politik. "Saya berharap perkara ini murni perkara hukum, bukan seperti mencari-cari kesalahan saja, dan jangan sampai perkara ini dilatarbelakangi kepentingan politik," kata SYL dalam keterangan tertulis yang disampaikan tim kuasa hukumnya, Kamis (12/10). Politikus Partai NasDem itu mengaku sudah berada di Jakarta setelah menjenguk ibunya yang sedang sakit di kampung halaman, Makassar, Sulawesi Selatan. Ia memastikan hadir dalam pemeriksaan sebagai tersangka besok di KPK. "Saya sampai di Jakarta dini hari ini. Saya kembali ke Jakarta sebagai wujud komitmen saya untuk kooperatif menghadapi proses hukum di KPK. Saya sudah siap lahir dan batin untuk menghadapi ini sesuai dengan hukum dan hak-hak saya sebagai tersangka," ujarnya. Diketahui, KPK telah mengumumkan tiga orang sebagai tersangka dalam korupsi di Kementan. Mereka adalah Syahrul Yasin Limpo (SYL), Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Namun, dari tiga tersangka itu, baru Kasdi yang langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada Rabu (11/10) kemarin. Ia ditahan selama 20 hari pertama hingga 30 Oktober 2023. Sementara SYL dan Hatta belum ditahan lantaran keduanya tidak memenuhi panggilan penyidik pada Rabu (11/10). SYL beralasan mengejuk ibunya yang tengah sakit di kampung halaman, Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara Hatta mengaku menjenguk mertuanya yang sakit. Adapun SYL bersama Kasdi dan Hatta disebut telah menikmati uang sekitar Rp13,9 miliar. Uang tersebut berbeda dengan uang Rp30 miliar yang ditemukan tim penyidik KPK saat menggeledah rumah dinas Mentan SYL di Jalan Widya Chandra, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. #Jadi Tersangka KPK, SYL Harap Perkara Tak Dilatarbelakangi Kepentingan Politik

Topik:

KPK Syahrul Yasin Limpo Korupsi di Kementan

Berita Sebelumnya

Diperiksa KPK Besok, SYL: Saya Sudah Siap Lahir dan Batin

Berita Selanjutnya

Kejagung Gali Keterangan Pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Soal Korupsi Impor Gula

Berita Terkait

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

5 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum pidana Universitas Borobudur (Unbor) Hudi Yusuf (Foto: Dok MI/Pribadi)

Diduga Hilangkan Barang Bukti Korupsi Kuota Haji, Bos Maktour Bisa Tersangka Perintangan Penyidikan!

7 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (kanan), anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (tengah) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) (Foto: Kolase MI)

Menyoal Dugaan Keterlibatan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Suap Dana Hibah Jatim

9 jam yang lalu

Hukum
Sungai Budi Group (Foto: Istimewa)

Menilik Potensi PT Sungai Budi Group Tersangka Korporasi Kasus Inhutani V dan Bansos

16 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Aan)

200 Calon Pejabat Kemenhaj akan Berurusan dengan KPK

17 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berjalan keluar usai hadir dalam rapat koordinasi dan supervisi wilayah Sumatera Utara di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakarta, Senin (28/4/2025). (Foto: Dok MI)

KPK dan Pola Pembiaran Bobby Nasution dalam Cermin Penyidikan APBD yang Pincang di Sumut

22 jam yang lalu