Peran Komisaris PT Pupuk Indonesia di Kasus Korupsi BTS Kominfo Rp 8 Triliun

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 17 Oktober 2023 15:12 WIB
Jakarta, MI - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran tersangka baru dalam korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2020-2022. Mereka adalah adalah Naek Parulian Washington Hutahaean alias Edward Hutahaean (NH) dan Sadikin Rusli. Edward Hutahaean (NH) merupakan salah satu komisaris di BUMN PT Pupuk Indonesia. Selain itu, Edward juga berstatus sebagai pegawai negeri. Ia disebut menerima uang Rp15 miliar yang diduga berasal dari Galumbang Menak dan Irwan Hermawan yang saat ini telah menjadi terdakwa. Edward juga disebut sebagai orang yang menwarkan penghentian perkara. “Terkait Edward, dengan penerimaan uang Rp 15 miliar ini, kenapa Edward dikenakan pasal-pasal gratifikasi dan pasal-pasal penyuapan, karena status Edward ini sebagai seorang pegawai negeri,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana, Selasa (17/10). Saat ini Kejagung masih mendalami aliran dana Rp15 miliar tersebut. Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak ada hubungannya dengan para penyidik. “Saya nyatakan di sini bahwa clear tidak ada hubungan dengan teman-teman penyidik di Jampidsus Kejagung,” jelas Ketut. Kemudian terkait Sadikin Rusli, ia merupakan pekerja swasta dari Surabaya, Jawa Timur. Sadikin ditangkap oleh Kejagung di Surabaya pada 14 Oktober 2023. Dalam hal penutupan perkara kasus BTS, Sadikin diduga telah menerima uang senilai Rp 40 miliar berdasarkan hasil penyidikan. Uang itu diduga berasal dari Irwan Hermawan dan Windi Purnama. “Melakukan permufakatan jahat dengan penyuapan atau gratifikasi berupa uang sebesar ±Rp40 miliar yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana,” beber Ketut. Sadikin disangkakan Pasal 12B atau Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kejagung hingga saat ini telah menetapkan sebanyak total 14 tersangka. “Jadi sudah 14 orang sampai saat ini, jadi kalau dibilang lambat tidak juga,” ujar Ketut. Rinciannya enam orang telah menjalani persidangan sebagai terdakwa, dua orang dalam tahap pelimpahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan enam lainnya masih dalam proses penyidikan sebagai tersangka. Dalam menangani kasus ini, Kejagung membaginya dalam tiga klaster berbeda. Klaster pertama yaitu tindak pidana asal (TPA). Tindak pidana ini berupa dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Paket 1,2,3,4 dan 5 dengan ketentuan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3. Klaster kedua aliran dana dugaan penyuapan dan TPPU dari kasus korupsi tindak pidana asal. Klaster kedua ini melanggar Pasal Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 12. Klaster ketiga yaitu Dan menghalangi penyidikan dan proses persidangan yang melanggar Pasal 21. (An)

Topik:

Korupsi BTS Kominfo PT Pupuk Indonesia

Berita Sebelumnya

KPK Duga Suami Zaskia Gotik Terima Aliran Dana Korupsi Pembangunan Gereja Kingmi Mile

Berita Selanjutnya

Saut Situmorang Yakin Ketua KPK Firli Bahuri Jadi Tersangka

Berita Terkait

Hukum
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo melambaikan tangan saat berjalan keluar dari Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Jakarta, Senin (8/9/2025).

Penerima Dana Korupsi BTS Rp243 M hampir Semua Dipenjara, Dito Ariotedjo Melenggang Bebas Saja Tuh!

2 Oktober 2025 03:14 WIB

Hukum
Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahardiansyah (Foto: Dok MI/Pribadi)

BPK Didesak Audit Perdin Dirut Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi: Jangan Anggap Perusahaan "Nenek Moyangnya"!

1 Oktober 2025 12:32 WIB

Hukum
Happy Hapsoro (kiri) dan Puan Maharani (kanan) (Foto: Kolase MI)

Puan Maharani Menangis Usai Suaminya Ditangkap Kejagung Hoaks, Ini Kasus Korupsi Menyeret Nama Happy Hapsoro

29 September 2025 14:16 WIB

Hukum
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi (tengah) saat mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/3/2025). Pada pertemuan tertutup tersebut membahas tata kelola pupuk subsidi dan Pupuk Indonesia akan berkolaborasi dengan KPK untuk mencegah tindak pidana korupsi.

KPK Bidik Dugaan Korupsi Lewat Pelanggaran Etik Direksi Pupuk Indonesia

26 September 2025 23:49 WIB

Monitor Hukum
Diduga makelar kasus (Markus) merangkap makelar proyek, Don Adam alias Adamsyah Wahab Hutabarat (kaki tangan Direktur Utama PT. Basis Utama Prima Muhammad Yuriski), sementara menghitung uang dalam bentuk US Dollar.

Mengingat Lagi Kasus Posisi Korupsi BTS, 11 Penerima Aliran Dana dan "Markus" Don Adam

14 September 2025 00:41 WIB

Hukum
Dito Ariotedjo dan Budi Arie Setiadi (Foto: Kolase MI/Diolah)

KPK Beri Sinyal Garap Kasus Dito Ariotedjo dan Budi Arie, Siap-siap Saja!

13 September 2025 21:23 WIB