Saut Situmorang Yakin Ketua KPK Firli Bahuri Jadi Tersangka

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 17 Oktober 2023 18:23 WIB
Jakarta, MI - Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, telah rampung diperiksa Polda Metro Jaya, sebagai ahli dalam kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK, kepada mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Selasa (17/10). Saat dimintai keterangan oleh awak media, Saut Situmorang meyakini Ketua KPK, Firli Bahuri telah menyalahi Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2018, lantaran telah bertemu dengan orang diadukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. "I have no any doubt about itu (saya nggak punya keraguan sama sekali tentang itu,red)," kata Saut kepada wartawan, usai menjalani pemeriksaan, Selasa (17/10). Dijelaskan Saut, delik itu lah yang kemudian ia sampaikan kepada penyidik, bahwa Firli Bahuri telah melanggar Pasal 36 Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2018. Sementara, Pasal 65 dijelaskan bahwa, sanksi pidananya 5 tahun penjara. "Jadi (pasal) 36, (pasal) 65 itu dengan alasan apapun ya dilarang. Dilarang dengan alasan apapun tidak diperkenankan pimpinan KPK itu bertemu dengan orang yang sedang berperkara," jelasnya. Oleh karena itu, ia meyakini Ketua KPK itu, dapat dijerat dengan pasal tersebut. Sebab, menurut Saut, pertemuan antara Firli dan SYL di sebuah lapangan bulu tangkis, terjadi setelah adanya pengaduan masyarakat di KPK. "Jadi perkara itu adalah perkara yang sedang ditangani, itu dimulai pada saat pengaduan masyarakat masuk," tandasnya. Untuk diketahui, pada kasus Firli dan SYL aduan sudah masuk pada 2021, lalu ditingkatkan ke penyidikan pada September 2023. Sedangkan pertemuan Firli dan SYL terjadi pada 2022.

Topik:

KPK Firli Bahuri Saut Situmorang Pemerasan SYL

Berita Sebelumnya

Peran Komisaris PT Pupuk Indonesia di Kasus Korupsi BTS Kominfo Rp 8 Triliun

Berita Selanjutnya

7 Saksi Penting Ini Bongkar TPPU Kasus Korupsi BTS Kominfo

Berita Terkait

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mahfud Jangan "Memancing di Air Keruh", Tunjukin Dong Dugaan Keterlibatan Jokowi di Kasus Kereta Cepat Whoosh dan IKN

1 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud Sebut KPK Bisa Langsung Usut Korupsi Kereta Cepat Tanpa Laporan

4 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Tegaskan Tetap Bisa Jerat Pejabat BUMN Meskipun Berstatus WNA

8 jam yang lalu

Hukum
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel (Foto: Dok/MI)

KPK Perpanjang Masa Penahanan Noel di Kasus Pemerasan Izin Sertifikat K3

11 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Minta Mahfud MD Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

11 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Sumut Bobby Nasution (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mens Rea Pergeseran Anggaran APBD Sumut: Pintu Masuk Bongkar Korupsi Bobby Nasution

22 jam yang lalu