Masyarakat Indonesia Menanti Nyali PPATK Telusuri Harta Kekayaan Seluruh Pejabat BPK

Jakarta, MI - Pasca terseretnya oknum pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara, masyarakat Indonesia menantikan nyali Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri harta kekayaan semua pejabat lembaga pengawas keuangan itu.

Adapun oknum pejabat BPK terseret dugaan rasuah itu terbaru adalah anggota III BPK Achsanul Qosasi terkait dengan kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo.

Lalu Kepala Perwakilan BPK Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing; Kasubaud BPK Papua Barat Abu Hanifa; dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung. Pejabat BPK ditetapkan menjadi tersangka suap terkait pengkondisian laporan hasil audit yang dilakukan BPK Papua Barat.

Kemudian merembet kepada anggota VI BPK, Pius Lustrilanang.

"Bongkar semua pejabat disana," komentar pembaca berita Monitorindonesia.com inisial A, Sabtu (18/11). 

"Nyali PPATK, berani gak periksa harta seluruh pejabat BPK, biar rakyat tahu ok," kata pembaca lagi berinisial M.

"Saya yakin dengan terbongkarnya atau dibuka lebar harta mereka oleh PPATK, akan ketahuan dari mana asal-usul hartanya," ungkap pembaca inisila AW.

"BPK sekarang kami nilak sudah kehilangan muka di depan masyarakat Indonesia, sudah sekian banyak mereka tersangkut korupsi. Sebelumnya ada kasus Rizal Djalil, kasus bupati Meranti, kasus tukin ESDM hingga kasus Ade Yasin," beber warga inisial NA.

Diketahui bahwa, kasus dugaan rasuah yang terus menimpa pemeriksa atau auditor hingga petinggi di BPK juga membuat lembaga ini berada di titik nadir.

BPK sebagai palang pintu terakhir untuk mewujudkan good governance justru terus diterpa isu tentang suap dan korupsi.

Sementara itu, BPK sebelumnya meminta maaf kepada masyarakat atas sejumlah kasus pidana yang menjerat beberapa pejabat maupun pegawai di lingkungan lembaga tersebut karena korupsi.

"BPK sangat menyesalkan dan pada kesempatan ini sekaligus kami meminta maaf kepada masyarakat atas berbagai kejadian belakangan ini yang diduga melibatkan oknum BPK," kata Inspektur Utama BPK Nyoman Wara pada konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/11). 

Pada kesempatan yang sama, Nyoman mengatakan bahwa pihaknya akan menghormati dan mendukung proses penegakan hukum khususnya atas kasus yang terjadi di Sorong. 

Dia turut menyampaikan bahwa lembaganya secara internal tidak memberikan toleransi terhadap hal tersebut baik dari sisi etik maupun kedisiplinan pegawai. 

Nyoman, yang pernah menjadi kandidat calon pimpinan KPK, menyebut akan terus meningkatkan upaya penegakan integritas, independensi, dan profesionalisme di tubuh BPK. 

"Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada KPK yang telah turut membantu proses pembersihan internal di BPK," tuturnya. (Wan)