Dugaan Penyelewengan Kredit BRI di PT LCM Rp120 M Bergulir di Tengah Potensi Sunarso bakal jadi Menkeu

Jakarta, MI - Rencana pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih dalam proses.

Wakil Presiden terpilih Gibran sendiri menyebutkan bahwa hingga kini Presiden terpilih Prabowo Subianto masih terus berkomunikasi dengan para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam merancang kabinet.

Namun kabinet Prabowo-Gibran sendiri menjadi pembicaraan hangat di tengah-tengah masyarakat jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Oktober 2024 mendatang.

Bahkan beberapa kali muncul isu-isu daftar calon menteri kabinet Prabowo-Gibran.

Sementara Prabowo diketahui membidik para mantan bankir untuk dijadikan sebagai menteri keuangan. 

Dirinya dikabarkan mencari para teknokrat yang dapat mengamankan pendanaan untuk janji-janji kampanyenya sembari menjunjung tinggi kehati-hatian fiskal.

Di mana, nama yang beredar adalah Menkes Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dan Dirut PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Royke Tumilaar. 

Selain nama-nama tersebut, muncul Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang disebut memiliki kapabilitas dalam mengisi jabatan kursi menteri ketika menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI dalam agenda Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 di DPR, Rabu (20/3/2024) lalu.

Dua nama itu sebagaimana disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Mufti Anam. “Kalau Presiden ditetapkan, cari [Menteri) stoknya di sini banyak, yang ahli keuangan ada pak Sunarso,” katanya.

Mufti Anam menilai Direktur Utama BRI Sunarso sebagai calon Menteri Keuangan RI dan Direktur Bank Mandiri Darmawan Junaidi dirasa mampu memimpin Kementerian BUMN.

“Kemudian kalau nyari menteri BUMN sangat mudah sekali di sini ada Pak Darmawan. Beliau ini tahu mencari teamwork yang hebat-hebat,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Darmadi Durianto juga mengapresiasi kinerja Sunarso dan menyebut Dirut BRI itu bisa menjadi Menteri Keuangan pemerintahan berikutnya.

“Disampaikan Pak Mufti juga masuk akal, bahwa Pak Sunarso ini calon Menteri Keuangan karena menguasai fiskal dan moneter. Kalau lewat dari bank, sudah kuasai semuanya,” katanya.

 Secuil tentang Sunarso

Sunarso adalah seorang banker senior yang pernah menjadi Dirut Pegadaian. Awalnya dia menjadi banker di Bank Dagang Negara (BDN), namun setelah di merger dengan Bank Mandiri, ia tetap berkarier di Bank Mandiri. 

Di sinilah Sunarso menunjukkan prestasinya.

Ia berhasil menyusun skema pembiayaan di sektor kelapa sawit. Atas prestasinya, pada 2010 ia ditunjuk menjadi Direktur Commercial & Business Banking selama lima tahun. 

Karena kinerjanya terus bagus, penggemar olahraga golf ini pada 2015, ditugasi Mandiri menjadi Wadirut BRI mendampingi Aswami Syam yang saat itu ditunjuk menjadi Dirut BRI.

Alumni Agronomi IPB dan S2 Administrasi bisnis UI, pada 2017 mendapatkan tugas baru dari Kementerian BUMN menjadi Dirut Pegadaian. 

Tidak lama di Pegadaian, pada 2019 saat BRI menggelar RUPSLB, Sunarso didaulat kembali menjadi Wadirut BRI mendampingi Suprajata. 

Dan per September 2023 Sunarso yang banker tulen ini akhirnya dinobatkan sebagai nahkoda alias Dirut BRI.

Kendati, di balik prestasinya itu, BRI kini terseret dalam kasus kasus penyaluran kredit macet ke PT Linkadata Citra Mandiri (LCM). 

Kasus penyimpangan kredit tersebut terindikasi dugaan tindak pidana.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerah temuannya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta sejak 5 Maret 2024.

Bahwa, pada Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (LHP PKN), tercatat negara mengalami kerugian pada PT BRI mencapai Rp 120 miliar.

Dari kasus tersebut, diharapkan adanya evaluasi terhadap Sunarso, apa lagi dia diisukan berpotensi bakal jadi Menkeu pengganti Sri Mulyani Indrawati (SMI) dalam pemerintahan selanjutnya.

"Kalau memang Dirut PT BRI, Sunarso dipersiapkan sebagai Menteri Keuangan pada pemerintahan Prabowo, patut dilakukan evaluasi, karena kasus kredit macet Linkadata Citra Mandiri," kata Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas saat dikonformasi Monitorindonesia.com, Sabtu (27/7/2024). 

Dikatakannya, bahwa audit LHP PKN merupakan permintaan dari lembaga penegak hukum saat menemukan dugaan kuat tindak pidana korupsi. 

Sehingga, kata dia BPK bergerak atas adanya permintaan dan bukan inisiatif sendiri.

Dalam hal ini, menurut Fernando yang juga praktisi hukum, pihak kejaksaan sudah mengendus dugaan kuat adanya permainan atau kongkalikong dalam pemberian kredit fiktif dari BRI kepada PT LCM.

"Apalagi ada kecurigaan bahwa perusahaan PT Linkadata Citra Mandiri adalah perusahaan fiktif, sehingga patut diduga ada persekongkolan atas kasus kredit macet tersebut antara pihak PT BRI dengan PT Linkadata Citra Mandiri," katanya.

Terkait kasus tersebut, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, menyatakan bahwa tengah bergulir di persidangan.

"Informasi sudah sidang, silakan diikuti sidangnya," kata Kajati DKI Jakarta Rudi Margomi saat dikonfirmasi Monitorindonesia.com, Jum'at (26/7/2024) malam.

Soal siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus ini atau tersangkanya, Rudi enggan menjawabnya. Dia hanya menyarakan agar mengonfirmasi ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan (Jaksel). "Silakan tanya ke Kejari Selatan," katanya.

Kendati, ketika dikonfirmasi Monitorindonesia.com, Jum' at (26/7/2024) malam, Kajari Jakarta Jaksel Haryoko Ari Prabowo menyatakan bahwa kasus tersebut ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat (Jakpus).

"Itu perkara di Jakarta Pusat (Kejari Jakpu),," kata Prabowo.

Monitorindonesia.com, Jum'at (26/7/2024) malam telah mengonfirmasi hal tersebut kepada Kajari Jakpus, Safriyanto, namun hingga Sabtu (27/7/2024) siang belum memberikan respons. Kabarnya, dia sedang sakit. (ar)