36,67% Uang PSN BTS Kominfo Ditilap ASN hingga Politikus jadi Perhatian Presiden Prabowo

Jakarta, MI - Korupsi, penyelewengan hingga kebocoran anggaran merupakan topik yang menjadi perhatian penuh Presiden Prabowo Subianto. Mengatasi korupsi, penyelewengan dan kebocoran anggaran menjadi salah satu cara Prabowo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8% di mana dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan.

Maka dari itu, Presiden Prabowo menginstruksikan Jaksa Agung, Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Intelijen Negara (BIN) fokus pada ancaman berat bagai Indonesia, judi online, narkoba, penyelundupan, serta penyelewengan dan korupsi.

“Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijen yang baik, bukti-bukti yang kuat kita bisa segera mitigasi [masalah tersebut],” tegas Prabowo Prabowo dalam sidang perdana Kabinet Merah Putih bersama dengan seluruh menteri dan pejabat badan negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Penting diingat dan dicatat bahwa awal tahun 2024 ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan bahwa 36,67% anggaran proyek strategis nasional (PSN) untuk stasiun pancar-terima dasar atau base transceiver station (BTS) disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

PPATK menyebut dana tersebut ditilap oleh aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus.  "Itu hanya terkait pada kasus BTS (base transceiver system) yang ditangani oleh APH (aparat penegak hukum), bukan seluruh PSN," kata Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK, M. Natsir Kongah, Sabtu,  (13/1/2024).

Namun, dia tak mengetahui berapa nilai pasti dari 36,67 persen dari dana proyek menara Internet BTS 4G yang mengalir ke ASN dan politikus.

Dalam pernyataan resmi sebelumnya, Natsir mengatakan kasus ini telah ditangani oleh penegak hukum dan menjadi kasus yang disampaikan kepada publik sebagai kinerja PPATK pada 2023. 

"Pemahaman dan pernyataan bahwa kasus tersebut adalah terkait dengan PSN secara keseluruhan adalah tidak benar," ujar Natsir dalam pernyataan resminya.

Ia menuturkan narasi dalam Refleksi Akhir Tahun 2023 PPATK tidak dapat ditafsirkan sebagai korupsi pada seluruh proyek strategis nasional.

Menurut Natsir, pengungkapan satu kasus sehubungan PSN ini membuktikan kinerja PPATK membantu penegakan hukum dan pemerintah untuk menjaga akuntabilitas dan governance pengelolaan anggaran.

Sebelumnya diberitakan, PPATK menemukan ada dugaan tindak pidana korupsi pada proyek strategis nasional. Namun, PPATK tak membeberkan PSN yang dimaksud.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis PPATK, sebanyak 36,81 persen dari total dana subkontraktor dapat diidentifikasikan sebagai transaksi terkait dengan operasional pembangunan PSN.

"Sedangkan sekitar 36,67 persen diduga tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2023 dipantau secara virtual pada Jumat, 12 Januari 2024.

Ivan menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap transaksi yang tidak terkait pembangunan proyek, menemukan aliran dana ke pihak-pihak yang memiliki profil sebagai ASN hingga politikus, serta digunakan untuk membeli aset dan berinvestasi oleh para pelaku.

Monitorindonesia.com, pada Sabtu (4/5/2024) malam, kembali mengonfirmasi soal temuan tersebut kepada Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana. Ivan menegaskan bahwa temuan aliran 36,67% dari dana Proyek Strategis Nasional (PSN) masuk ke kantong Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga politikus sudah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Bahkan sudah ada tersangkanya. Namun menurutnya, temuan tersebut bukan secara keseluruhan dari dana PSN.

"Itu bukan dana PSN secara keseluruhan, tapi satu kasus terkait PSN yang sudah ditangani Kejaksaan Agung RI. Beberapa pihak sudah dijadikan tersangka dan bahkan sudah ditahan terkait kasus tersebut," kata Ivan. (an)