PDIP Jangan hanya Menggertak Bongkar Korupsi Pejabat Negara dan Elite Politik

Jakarta, MI - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mengancam akan membuka skandal korupsi pejabat negara maupun elite politik. 

Acaman itu usai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang juga menjerat buron Harun Masiku. Namun pengamat politik berharap agar hal itu bukan sekadar omon-omon, menggertak dan ancaman belaka saja.

Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pihak dari PDIP melaporkan ke aparat penegak hukum, jika memiliki bukti dugaan korupsi keterlibatan elite politik.

"KPK berharap, siapapun yang memiliki informasi, tentang adanya tindakan korupsi, yang dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara untuk bisa melaporkan hal tersebut kepada APH yang berwenang menangani perkara korupsi," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto  dikonfirmasi, Senin (30/12/2024).

Tessa menekankan, pihak dari PDIP bisa melaporkan bukti-bukti dugaan keterlibatan elite polutik dalam skandal korupsi ke Polri, Kejaksaan Agung maupun ke KPK. "Agar dapat dilakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku," tegas Tessa.

Jangan hanya mengertak saja!

Tentu masyarakat akan menanti gebrakan dari Hasto Kristiyanto membuka data, alat bukti dan informasi yang dimiliki tersebut.

"Saya berharap Hasto Kristiyanto tidak hanya ingin melakukan gertakan saja karena status sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK akan tetapi karena memang memiliki data yang akurat dan bisa ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH)," kata Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI), Fernando Emas saat berbincang dengan Monitorindonesia.com, Senin (30/12/2024).

Fernando juga berharap Komisi Pemberantasan Korupsi atau Kejaksaan Agung segera memanggil Hasto Kristiyanto untuk memintai data dan informasi yang dimiliki mengenai dugaan korupsi petinggi negara seperti disebutkan oleh Juri Bicara (Jubir) PDI Perjuangan, Guntur Romli.

"Sebaiknya data dan informasi yang dimiliki oleh Hasto dipakai untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi bukan jadi alat negoisasi atas kasus yang menjeratnya," jelasnya.

Dia menegaskan, bahwa Hasto yang memposisikan dirinya sebagai Soekarno seharusnya dengan rela hati membuka data, alat bukti dan informasi yang dimilikinya mengenai kejatahan tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara bukan menjadikan sebagai alat bargaining.

"Buktikan bahwa Hasto memang menganut ajaran Soekarno yang tentu akan lebih mementingkan kepentingan Bangsa dan Negara sehingga lebih mementingkan keinginan masyarakat Indonesia agar informasi yang dimiliki terkait dengan dugaan korupsi penyelenggara negara segera dibuka ke publik dan dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum," bebernya.

Diharapkan melalui data, alat bukti dan informasi yang dimiliki oleh Hasto, Aparat Penegak Hukum melakukan bersih-bersih dari para "tikus-tikus berdasi" yang selama ini menggerogoti keuangan negara dan hanya memperkaya diri.

Tentu masyarakat akan mengenang kemauan dan keberanian Hasto membuka data korupsi para penyelenggara yang dimiliki.

"Saya berharap tidak akan menjadi pengecut yang membuat data korupsi para penyelenggara negara hanya menjadi tameng atau alat negoisasi," harap pengamat politik itu,

"Jangan ragu membukanya Mas Hasto, Rakyat menanti dan mendukungmu melakukan pemberantasan korupsi melalui data, informasi dan alat bukti yang dimiliki," imbuhnya.

Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan bahwa Hasto Kristiyanto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elite politik. 

Menurutnya, video-video itu menunjukkan tindakan para elite politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi, hingga mengintervensi proses penegakkan hukum.

"Ini nanti video video itu kalau dirilis, akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik," ucap Guntur Romli.

Selain itu ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Disisi lain, Guntur memastikan, Hasto akan kooperatif menjalani proses hukum di KPK. "Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif," kuncinya.