KPK Usai Geledah Gedung Setjen DPR RI

Tim Redaksi
Tim Redaksi
Diperbarui 30 April 2024 21:20 WIB
Penyidik KPK keluar dari gedung Setjen DPR usai penggeledahan, Selasa (30/4/2024) (Foto: Mis/Ist)
Penyidik KPK keluar dari gedung Setjen DPR usai penggeledahan, Selasa (30/4/2024) (Foto: Mis/Ist)

Jakarta, MI - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sedikitnya tiga koper dan satu ransel usai menggeledah ruang Setjen DPR, Selasa (30/4/2024) petang.

Penyidik KPK keluar dari gedung Setjen DPR sekitar pukul 17.49 WIB. Penyidik membawa sebuah koper merah, dua buah koper berwarna hitam dan sebuah ransel.

Kemudian koper tersebut dimasukkan ke dalam mobil-mobil yang berbeda. Berdasarkan pantauan, sedikitnya terdapat delapan mobil yang ikut dalam penggeledahan tersebut. Belum ada keterangan resmi dari KPK berkaitan hasil penggeledahan.

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyatakan bahwa penggeledahan ruang kerja Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar, pada hari  Selasa (30/4/2024) untuk mengumpulkan bukti kasus dugaan korupsi proyek kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI. 
 
"Benar ada kegiatan tersebut dalam rangka pengumpulan bukti perkara yang sedang KPK selesaikan," kata Ali.

Adapun KPK sebelumnya meningkatkan penanganan perkara dugaan korupsi proyek di lingkungan Setjen DPR ke tahap penyidikan. Dugaan korupsi itu terkait proyek furnitur atau mebelair di rumah jabatan anggota DPR. 
 Dalam proses penanganan perkara di KPK, peningkatan penanganan perkara ke tahap penyidikan diiringi dengan penetapan tersangka. Berdasarkan informasi, terdapat lebih dari dua orang yang dijerat KPK sebagai tersangka dalam kasus ini. 
 
Sekjen DPR Indra Iskandar dan Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR RI Hiphi Hiduoati keduanya telah dicegah ke luar negeri yang berkaitan dengan kasus ini. 

Selain Indra dan Hiphi, KPK juga mencegah lima pihak lainnya, di antaranya Dirut PT Daya Indah Dinamika, Tanti Nugroho; Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada, Juanda Hasurungan Sidabutar; Direktur Operasional PT Avantgarde Production, Kibun Roni; Project Manager PT Integra Indocabinet, Andrias Catur Prasetya; dan pihak swasta Edwin Budiman.
  
Pencegahan itu dilakukan terhitung selama enam bulan ke depan hingga Juli 2024. KPK mempunyai hak untuk melakukan perpanjangan pencegahan dalam proses penyidikan.
Berdasarkan informasi, dugaan korupsi itu terkait terkait pengadaan meubelair tahun 2020.

Saat kasus ini bergulir ditahap penyelidikan, tim penyelidik KPK telah meminta keterangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar pada Rabu, 31 Mei 2023. 
 
Usai dimintai keterangan saat itu, Indra Iskandar milih bungkam saat dikonfirmasi sejumlah pertanyaan oleh awak media. Meski demikian, KPK sampai saat ini belum mau mengungkap secara gamblang kasus yang telah disepakati naik penyidikan itu. 

Topik:

KPK