Presiden Prabowo Diminta Bersihkan Direksi Telkom dan Anak Usahanya dari Koruptor

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 20 Mei 2025 10:00 WIB
PT Telkom Indonesia (TLKM) (Foto: Dok MI/Aswan/Istimewa)
PT Telkom Indonesia (TLKM) (Foto: Dok MI/Aswan/Istimewa)

Jakarta, MI - Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahadiansyah, meminta Presiden Prabowo Subianto, agar membersihkan direksi PT Telkom Indonesia (Telkom) dan anak usahanya dari para koruptor. 

Trubus menegaskan bahwa seharusnya Telkom di saat kondisi seperti sekarang ini bisa memberikan kontribusi besar bagi negara, bukan dengan terus menunjukan korupsi di dalamnya.

"Direksi atau pimpinan Telkom ini menjadi salah satu prioritas munculnya publik trust. Jadi tercermin dari salah satunya mengenai kepemimpinan gitu. Jadi maksudnya adalah SDM-nya mengenai kapasitas organisasinya," kata Trubus kepada Monitorindonesia.com, Selasa (20/5/2025).

"Persoalan Telkom (Korupsi) harus menjadi perhatian Presiden Prabowo di tengah Indonesia memikirankan bagaimana kita bisa bertahan dari situasi global, situasi membangun kepercayaan publik investasi trust atau international trust. Saya juga berharap Telkom jangan meletakan orang-orang yang 'cacat' gitu," katanya menambahkan.

Menurutnya, Presiden Prabowo harus membersihkan Direksi Telkom saat ini atau mengganti wajah-wajah baru dengan yang fres sehingga dapat menarik reaksi publik hingga kepercayaannya, sebab di tangan Direksi saat ini Telkom acap kali terseret dugaan korupsi. Begitupun juga dengan anak usahanya, harus dibersihkan.

"Entah itu soal korupsi tak ada habisnya. Jadi (Direksinya) harus dicarikan orang yang fres, orang yang bersih sehingga tidak menimbulkan reaksi-reaksi publik yang nanti berdampak kepada tata kelola tapi bagaimana pelayanan dari Telkom," tegas Trubus.

Trubus khawatir jika Telkom masih mempertahankan orang lama atau merekrut calon direksi yang mempunyai persoalan hukum atau bermasalah dengan rekam jejaknya. Menurutnya akan mempengaruhi Telkom itu sendiri juga.

"Direksi atau komisaris yang bermasalah diangkat oleh pemerintah karena kompetensinya, karena mungkin dia hanya relawan dan sebagainya itukan akhirnya mempengaruhi kinerja BUMN. Jadi dalam hal ini kita melihatnya bagaimana kemudian kalau yang duduk disitu adalah orang yang tersentuh hukum itu," jelas Trubus.

Beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat Telkom menunjukkan bahwa mereka yang pernah berbuat korupsi tidak dapat dipercaya untuk mengelola aset negara. 

Begitupun dengan Direksi Telkom saat ini apakah masih dipercaya publik? sebab anak buahnya kerap terseret kasus dugaan korupsi? Itu, kata Trubus harus menjadi perhatian Menteri BUMN Erick Thohir.

"Telkom inikan perusahaan BUMN yang merupakan aset negara yang harus dikelola secara bersih, transparan, dan profesional, serta menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Maka harus pula dikelola mereka yang bersih dari persoalan hukum. Telkom di era Dirut sekarang banyak sekali kasus dugaan korupsinya, maka harus diganti," tandas Trubus.

Di lain sisi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga didesak memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Telkom, Ririek Adriansyah. Pasalnya, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu tak hanya sekali saja tersangkut dugaan rasuah. Dan sudah saatnya juga bersih-bersih di Telkom itu.

Terkini, TLKM terkena isu kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa fiktif dengan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Lembaga anti rasuah tengah menyelidiki kasus ini dengan mengumpulkan alat bukti dan memanggil saksi.

"KPK harus memanggil dan memeriksa Dirut Telkom itu, jangan hanya anak buahnya saja dong, toh dia sebagai pimpinan TLKM," kata Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi beberapa waktu lalu.

Uchok juga sempat menyoroti adanya pihak yang mengembalikan sejumlah uang pada kasus korupsi anak perusahaan BUMN, PT Telkom Group. Uang tersebut dikembalikan pada salah satu perusahaan Group Telkom.

"Ini harus ditelusuri dan diinformasikan KPK, siapa yang mengembalikan uang itu. Mengembalikan uang korupsi itukan tak hapus unsur pidana. Dan siapa yang memerintah itu semua. Saya kira KPK, jangan tutup mata soal ini. Usut sampai tuntas," tegas Uchok.

Uchok melanjutkan bahwa, bukan rahasia umum lagi proyek-proyek yang ditangani BUMN banyak muatan dugaan korupsinya. Tentunya ini tak terlepas dari lemahnya pengawasan.

"BUMN cenderung begitu sih, karena ada kesan mengelola yang pemilik asetnya negara dengan pola pengawasan yang longgar. Jangan seenaknya jugalah, hanya dengan proyek fiktif saja, anak usaha Telkom itu bisa bikin negara rugi hingga miliaran rupiah". 

"Itu yang di KPK, bagaimana kasus korupsi Graha Telkom Sigma yang sempat ditangani Kejagung, kok sekarang ga kedengaran lagi tuh infonya," bebernya.

Dengan demikian, Uchok menegaskan, KPK jangan pandang bulu memeriksa saksi-saksi dalam kasus ini. "Sekalipun dia Dirut, kan KPK juga mengedapankan asas praduga tak bersalah, tinggal dibuktikan saja di pengadilan nanti," tandas Uchok.

Bagaimana kinerja Telkom saat ini?

PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) masih mencatat kinerja yang positif baik secara kuartal maupun tahunan. 

TLKM membukukan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 23,64 triliun sepanjang 2024. Angka tersebut menyusut 3,71% dibanding tahun lalu (year-on-year/yoy) yang mencapai Rp24,56 triliun. 

Kendati demikian, pendapatan TLKM tumbuh 0,50% (yoy) menjadi Rp149,96 triliun pada tahun lalu.  Pendapatan paling banyak berasal dari segmen data, internet, dan jasa teknologi informatika yang menyumbang Rp94,33 triliun. 

Kemudian pendapatan dari IndiHome mencapai Rp 26,26 triliun; segmen interkoneksi Rp9,18 triliun; telepon Rp 6,73 triliun; jaringan Rp 3,17 triliun, dan pendapatan layanan lainnya Rp 7,23 triliun. 

Adapun hingga kuartal pertama 2025, TLKM meraup pendapatan konsolidasi sebesar Rp 36,6 triliun turun 2% pada kuartal pertama 2025 dari perolehan Rp 37,4 triliun selama periode yang sama pada 2024. Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk menjadi Rp 5,81 triliun atau turun 4% pada kuartal pertama 2025 dari Rp 6,05 triliun pada periode yang sama 2024.

Sedangkan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau EBITDA tercatat sebesar Rp 18,2 triliun dengan margin EBITDA 49,8%. Laba bersih yang berhasil dikantongi mencapai Rp 5,8 triliun atau margin 15,9%.  

"Kami optimis bahwa langkah strategis ini dapat memberikan hasil positif yang mendukung pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan perusahaan," kata Direktur Utama Telkom, Ririek Adriansyah dalam keterangan resmi pada Jumat (2/5/2025).

Topik:

Prabowo Telkom Korupsi Telkom