Kejagung Menyoal Gugatan Hak Imunitas Jaksa ke MK

Jakarta, MI - Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pasal 8 ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mempersoalkan hak imunitas bagi jaksa. 

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar justru mempertanyakan argumentasi pemohon uji materi yang menilai adanya kewenangan berlebihan bagi jaksa. Namun, dia menghormati perbedaan pendapat dan sikap dari masyarakat.

"Saya kira yang harus perlu ditanya kewenangan mana yang berlebihan. Itu dulu yang harus dijawab. Jadi kita tetap berprinsip menghormati, menghargai berbagai pandangan, pendapat, bahkan sikap dari elemen-elemen masyarakat," kata Harli kepada wartawan dikutip pada Minggu (8/6/2025).

Selain itu, Harli menegaskan, institusi Kejagung dibangun dengan kewenangan yang sangat jelas seperti tertera dalam UU Kejaksaan. Atas dasar itu, ia mengajak berbagai pihak untuk lebih mencermati hak dan kewenangan Kejagung apabila ingin mempersoalkannya ke MK. 

"Jadi jangan sampai kita salah arah. Bahwa saya kira publik juga bisa meng-contest, melihat, apakah memang bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kami atau oleh institusi ini merupakan tindakan yang melebihi kewenangan," jelasnya. 
 
Harli menilai Korps Adhyaksa selama ini sudah berupaya mencermati apa yang menjadi kebutuhan masyarakat termasuk dengan menempatkan jaksa sesuai dengan ranahnya. Hal itu dinilai menjadi bagian dari keberadaan kejaksaan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

"Kewenangan mana yang sibuk kewenangan berlebih? Itu saya kira masyarakat dan media harus juga kritis terhadap pandangan-pandangan itu. Jangan sampai akhirnya karena seolah-olah dianggap itu benar, ini menjadi hal yang kurang baik bagi penegakan hukum ke depan,” katanya. 

Sebelumnya, dua orang advokat bernama Harmoko dan Juanda menggugat pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang tertuang pada perkara No.67/PUU-XXIII/2025. 

Menurut Juanda, pasal itu akan memberikan hak imunitas bagi para jaksa. Artinya, apabila jaksa melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas dan wewenanganya, maka hanya dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan atas izin Jaksa Agung.  

Pasal 8 ayat (5) berbunyi: Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

Jika hal ini dibiarkan, menurut pandangan para Pemohon dapat memberikan perlakukan yang berbeda dengan para penegak hukum lainnya, seperti hakim, polisi, dan advokat. Bahkan, norma ini dinilai tidak memberikan pengecualian mengenai kualifikasi dan jenis tindak pidana yang dilakukan jaksa. 

Selain itu, Juanda menyebut advokat sekalipun memiliki hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Advokat yang kemudian dipertegas oleh Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013. 

Tapi, kata pemohon, ketika advokat dalam menjalankan tugas profesi tidak berdasarkan pada iktikad baik dan melanggar peraturan perundang-undangan maka tetap harus diperiksa. Bahkan, ditahan tanpa ada izin tertulis dari pimpinan organisasi advokat maupun dari pihak tertentu.