Kejagung Tegaskan Penjemputan Paksa Ibrahim Arief Tak Menyalahi Aturan


Jakarta, MI- Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penjemputan paksa terhadap Ibrahim Arief yang merupkan mantan konsultan di lingkungan Kemendikbudristek, pada Selasa (14/7/2025) hari ini.
Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan bahwa upaya penjemputan paksa terhadap Ibrahim tidak melanggar autran yang berlaku.
"Dalam hukum acara bisa," kata Harli Siregar, Selasa (15/7/2025).
Adapun, penjemputan paksa terhadap Ibrahim tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis chromebook di Kemendikbudristek.
Harli menegaskan bahwa penyidik pastinya memiliki perhitungan yang matang dalam melakukan upaya paksa tersebut.
"Ya mungkin (karena) enggak hadir (saat dipanggil)," ujarnya.
Sementara itu, kuasa hukum Ibrahim, Indra Haposan Sihombing mengaku kaget dengan upaya paksa yang dilakukan Kejagung terhadap kliennya.
"Menurut kami pun juga, ini ya, Kami kaget juga (penjemputan paksa Ibrahim Arief)," kata Indra di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025).
Indra mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan surat penundaan pemeriksaan terhadap Ibrahim karena kliennya tersebut sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Oleh karena itu, ia mengaku kaget saat Kejagung melakukan upaya paksa terhadap kliennya.
"Kemarin kami sudah sampaikan surat penundaan untuk tidak bisa hadir karena sedang dalam proses kesehatan," ujarnya.
Topik:
Kejagung Kemendikbudristek Laptop ChromebookBerita Sebelumnya
Nadiem Bungkam Usai Diperiksa Penyidik Kejagung Selama 9 Jam
Berita Selanjutnya
Bos Mahkota Pratama Berurusan dengan KPK
Berita Terkait

Kejagung Sebut Uang Korupsi Laptop Rp10 M yang Dikembalikan dari Vendor hingga Anak Buah Nadiem
12 jam yang lalu

Kejagung Didesak Tangkap Ketua Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya Gus Yazid, Diduga Terima Uang Korupsi BUMD Cilacap Rp 18 M
12 jam yang lalu

Kejagung Sita Rp13,2 T Korupsi CPO, Pakar TPPU: Saatnya RUU Perampasan Aset Disahkan!
1 hari yang lalu

Kejagung Didesak Geledah PT Ciliandra Perkasa, Diduga Keciprat Dana BPDPKS Rp 2,7 Triliun
21 Oktober 2025 11:39 WIB