Zelensky Minta Negara Barat Larang Perjalanan Warga Negara Rusia

Jakarta, MI - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta negara Barat untuk memberlakukan larangan bepergian secara menyeluruh terhadap warga Rusia guna mengisolasi warga negara itu. Gagasan itu mendapat dukungan di antara beberapa negara Eropa, namun membuat marah Moskow yang terus melakukan serangan militer secara gencar di Ukraina timur. Gagasan itu tampaknya akan memecah Uni Eropa akibat perbedaan tentang bagaimana menangani Moskow oleh beberapa anggota bagian timur dan barat. Zelensky mengajukan proposalnya dalam sebuah wawancara dengan Washington Post ketika Ukraina menghentikan aliran minyak Rusia ke beberapa negara Eropa timur sebagai balasan atas sanksi pada negaranya setelah menginvasi Ukraina pada 24 Februari lalu. Zelensky menginginkan larangan perjalanan selama satu tahun dan pengusiran yang nyata dari orang-orang Rusia yang tinggal di Barat sehingga mereka hidup "di dunia mereka sendiri sampai mereka mengubah filosofi mereka". Dia mengeluh bahwa sanksi yang dijatuhkan sejauh ini pada Rusia untuk menghukumnya terlalu lemah. "Terhadap seluruh orang Rusia, buat mereka pergi ke Rusia," kata Zelensky. Mereka akan mengerti kalau dilakukkan cara itu dan akan berkata perang ini tidak ada hubungannya dengan mereka, katanya. Menanggapi imbauan itu, Kremlin menolak kata-kata Zelensky. "Upaya untuk mengisolasi Rusia atau warga Rusia adalah proses yang tidak memiliki prospek," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Rabu (10/8). Pejabat Rusia lainnya mempertanyakan legalitas pembatasan tersebut karena akan melanggar hak-hak warga Rusia. Dukungan datang dari Perdana Menteri Estonia, Kaja Kallas yang mengatakan sudah waktunya bagi UE untuk berhenti mengeluarkan visa untuk warga Rusia. "Mengunjungi Eropa adalah hak istimewa, bukan hak asasi manusia," cuit Kallas. Namun, negara-negara lain yang secara tradisional menikmati hubungan lebih dekat dengan Rusia seperti Hongaria, kemungkinan besar akan menentang larangan Uni Eropa itu. Apalagi, Komisi Eropa telah mempertanyakan kelayakannya dengan menyatakan kategori tertentu seperti anggota keluarga, jurnalis dan pembangkang harus selalu diberikan visa.