Firli Bahuri Janji Bereskan Kasus Dugaan Korupsi Formula E

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 21 Februari 2023 13:25 WIB
Jakarta, MI - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan penyelesaian kasus dugaan korupsi yang ada juga harus memiliki kecukupan alat bukti. Hal ini, kata dia, sesuai dengan pedoman Pasal 44 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 44 UU KPK 1. Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. 3. Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan. 4. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. 5. Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu ia ungkapkan menyusul soal penyeledikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E yang menteret nama matan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dia bahkan berjanji akan menuntaskan kasus ini jika telah memenuhi alat bukti. Namun jika alat bukti tidak mencukupi, maka mau tidak mau kasus ini dihentikan. "Setiap perkara itu harus kita selesaikan. Tidak terbatas satu perkara maupun yang lain. Pedomannya adalah kecukupan bukti. (Ada) bukti permulaan yang cukup. Kalau tidak cukup bukti, ya kita hentikan. Semua perkara, tidak terbatas pada satu-satu saja perkara," jelas Firli sebagaimana dikutip dari YouTube KPK RI, Selasa (21/2). Ditangan Pimpinan KPK Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean mengungkapkan status kasus dugaan korupsi Formula E secepatnya diputuskan pimpinan KPK. Diketahui, pimpinan KPK sekarang masih Firli Bahuri yang sebentar lagi masa jabatannya berakhir. Kabarnya tinggal 10 bulan lagi. Pihak yang diduga terlibat dalam kasus Formula E yang menyeret nama mantan Gubernur DKI Anies Baswedan ini, menurut Tumpak harus ada kejelasannya. Kesepakatan kejelasan penyelidikan kasus tersebut harus segera ditentukan berdasarkan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pengawasan Triwulan IV 2022 antara Dewas dan pimpinan pada 17 Januari lalu. “Telah disepakati agar penyelesaian dan kejelasan status kasus Formula E secepatnya diputuskan pimpinan KPK,” kata Tumpak dikutip pada Jum’at (17/2). Adanya kesepakatan tersebut, lanjut dia, menegaskan bilamana sudah ditemukan barang bukti yang cukup. Maka, tegas dia, kasus Formula E harus naik ke tahap penyidikan. “Hal ini mengacu pada kewenangan penyelidik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP jo. Pasal 44 UU KPK,” pungkasnya. #Firli Bahuri Janji Bereskan Kasus Dugaan Korupsi Formula E

Topik:

KPK Anies Baswedan Formula

Berita Sebelumnya

Loh! Warga Kota Bekasi 'Polisikan Polisi', Perkara Apa?

Berita Selanjutnya

Janggal! Pakar Hukum Dorong Polri Buka Lagi Kasus Kebakaran Gedung Kejagung yang Ditangani Ferdy Sambo

Berita Terkait

Monitor Hukum
Menu makan bergizi gratis (Foto: Dok MI/Antara)

Belum Usai Dugaan Korupsi PMT, Terbitlah MBG?

3 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok MI)

SPI KPK: 57% Responden Nyatakan Anggaran Dipakai untuk Kepentingan Pribadi

10 jam yang lalu

Hukum
Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) Hasanuddin tersangka kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) Jawa Timur periode 2019-2022 (Foto: Istimewa)

Jadi Tersangka Kasus Dana Hibah, Anggota DPRD Jatim Hasanuddin Ajukan Praperadilan Lawan KPK

13 jam yang lalu

Hukum
Deolipa Yumara (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Didesak Kembalikan Aset Linda Susanti Rp 600 M yang Disita: Jika Tidak, akan Dilaporkan ke Polisi hingga DPR

14 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Dalami Aliran Uang ke PJK3 Terkait Kasus Pemerasan di Kemnaker

15 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aan)

Dugaan Laporan Fiktif Program MBG Masuk Radar KPK

10 Oktober 2025 22:38 WIB