Terusik! Ini Perlawanan Koruptor Terhadap Kejagung
Rizky Amin
Diperbarui
15 Mei 2023 01:36 WIB
Jakarta, MI - Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga ada pihak yang ingin melemahkan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yang selama ini diemban tugasnya oleh Kejagung. Pihak yang dimaksud, tak lain adalah mereka para koruptor yang mencoba mengakali hukum agar kewenangan Kejagung dalam pengusutan kasus korupsi bisa dihilangkan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, mengungkapkan banyak pihak yang melayangkan gugatan kewenangan penyidikan Kejagung di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan dilayangkan lantaran kiprah Korps Adhyaksa yang berhasil mengungkap praktik korupsi yang menjerat pejabat, semisal di level BUMN. Hal ini yang mengusik para koruptor.
“Yang sedang gencar dilakukan oleh para koruptor adalah menggugat kewenangan Aparat Penegak Hukum seperti uji materiil undang-undang Kejaksaan terkait kewenangan penyidikan termasuk kewenangan lain yang sangat substansial dari segi penegakan hukum,” kata Ketut, Senin (15/5).
Ketut mengatakan, gugatan atas kewenangan penyidikan Kejagung sudah berulang kali dilakukan, salah satunya pasca disahkannya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penggugat, kata Ketut, mempersoalkan tugas penyidikan Kejagung dalam kasus korupsi.
Menurutnya, penggugat mencoba mengaitkan fungsi penyidikan antara Kejagung dengan aparat penegak hukum lain, semisal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kata Ketut, penggugat melupakan kapasitas Jaksa dimana kewenangan Kejagung dalam tindak pidana korupsi tidak hanya diatur dalam undang-undang Kejaksaan saja.
Sebab, lebih dari itu kapasitas Kejagung tercermin dalam Undang-undang KPK, Undang-undang tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, hingga Undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
“Gugatan-gugatan tersebut sudah keluar dari konteks penegakan hukum modern dan mencederai konstitusi, yakni yang tidak ada satu lembaga pun memiliki kewenangan absolut dari sisi penegakan hukum termasuk Jaksa sebagai dominus litis yakni pengendali perkara,” ujar Ketut.
Ketut mewanti-wanti apabila gugatan untuk melemahkan APH tersebut dikabulkan, maka hal ini sangat bertolak belakang dengan semangat Kejagung dalam penanganan perkara mega korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah seperti PT Asuransi Jiwasraya, PT Asabri, PT Garuda Indonesia, minyak goreng, Duta Palma, PT Waskita Karya, impor garam, impor tekstil, dan lain sebagainya.
“Maka inilah yang harus disuarakan bahwa kepentingan dan perlawanan para koruptor bukan saja menjadi ancaman penegak hukum, tetapi melumpuhkan semangat pemberantasan korupsi itu sendiri,” pungkasnya. (LA)
#Perlawanan Koruptor
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Metropolitan
KPK Temukan Modus Celah Para Koruptor dari Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Sejak Lelang Sudah Dikondisikan
18 jam yang lalu
Hukum
Kejagung Tahan Juru Bayar Bekang Kostrad Cibinong, Tersangka Korupsi Kredit BRIGuna Rp 55 Miliar
21 jam yang lalu
Hukum
Perkuat Bukti Korupsi Duta Palma Group, Kejagung Selidik Kabapenda Inhu Arief Fadillah
1 Agustus 2024 10:08 WIB
Hukum
Korupsi BTS Kominfo, Siapa Berani Sentuh Suami Puan Maharani, Happy Hapsoro?
1 Agustus 2024 08:02 WIB
Hukum
Peran 3 Terdakwa Korupsi Timah Rp 300 T: Amir Syahbana, Rusbani dan Suranto Wibowo
31 Juli 2024 18:25 WIB