Mata Rakyat Tajam Pantau Korupsi BTS Kominfo, Aleg Demokrat: Awasi Jaksa dan Hakim!

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 5 Juli 2023 21:16 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari fraksi partai Demokrat, Benny K Harman, menyatakan bahwa mata publik kini tertuju pada kasus Base Transceiver Station (BTS). Apalagi kasus ini telah merugikan negara Rp 8,32 triliun menyeret mantan Menkominfo Johnny G Plate yang juga mantan Sekjen partai Nasonal Demokrat (NasDem). Tak hanya Johnny G Plate sebagai mantan Menteri, kini publik juga juga tertuju pada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo yang baru saja diperiksa Kejaksaan Agung, yang kemungkinan akan dipanggil lagi tergantung pada perkembangan penangan kasus ini oleh pihak penyidik. "Sekali lagi semua mata rakyat Indonesia tertuju pada persidangan kasus BTS. Sorotan mata rakyat sangat tajam untuk melihat apakah ada fakta yang ditutup-tutupi dalam kasus tersebut," ujar Benny K Harman dalam cuitannya di Twitter seperti dikutip Monitorindonesia.com, Rabu (5/7). Dikhawatirkan dalam kasus ini ada tokoh tertentu yang dilindungi, maka Benny K Harman berharap dalam proses persidangan benar-benar dilakukan secara transparan. [caption id="attachment_346416" align="alignnone" width="678"] Benny K Harman Politikus Demokrat (Foto: Doc MI)[/caption] "Apakah ada tokoh tertentu yang dilindungi dalam kasus tersebut. Kita awasi para jaksa agar tidak ada diskriminasi, juga awasi para hakim agar persidangan benar-benar transparan," tegas Benny K Harman. Benny K Harman juga menegaskan bahwa semua yang terlibat dalam kasus ini harus dapat diseret ke Pengadilan. "Seret semua yang terlibat dan terbukti terima uang. Uang kembali tidak menghapuskan kejahatan, begitu titah hukum di negeri kita. Tegakkan hukum walau langit harus runtuh, walau kekuasaan harus roboh," demikian Benny K Harman. [embed]https://twitter.com/BennyHarmanID/status/1676518464071286784?t=b27CuiPFTEAnhPMrvarDQw&s=19[/embed] Sebagai informasi, kasus ini telah menjerat 8 tersangka. Enam dari delapan tersangka itu telah berstatus sebagai terdakwa yang kini dalam proses pembuktian di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Di antaranya Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galumbang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Mukti Ali (MA) tersangka dari pihak PT Huwaei Technology Investment dan Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy pada 22 Mei 2023 dan Johnny G Plate, Menkominfo nonaktif. Sedangkan dua tersangka lainnya masih melengkapi berkas perkara yaitu Windi Purnama, selaku orang kepercayaan dari tersangka Irwan Hermawan (IH) dan Muhammad Yusrizki, Direktur PT Basis Utama Prima (BUP) yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Menkominfo nonaktif, Johnny G Plate bersama tiga terdakwa lainnya Anang Achmad Latif, Yuhan Suryanto dan Irwan Hermawan telah melewati sidang perdana untuk mendengarkan dakwaan di PN Tipikor Jakarta Pusat. (AL) #Korupsi BTS Kominfo

Topik:

Demokrat Nasdem Kejagung Kominfo Jaksa Benny K Harman Johnny G. Plate Komisi III DPR Hakim Menpora Dito Sidang Korupsi BTS Kominfo

Berita Sebelumnya

Kuasa Hukum Irwan Hermawan Sebut Rp 27 Miliar dari Pihak Swasta Akan Dikembalikan ke Kejagung 

Berita Selanjutnya

Kejagung Periksa Edward Hutahaean Terkait Aliran Dana BTS Kominfo

Berita Terkait

Hukum
R. Fadjar Donny Tjahjadi (Foto: Istimewa)

Kejagung Dikabarkan Geledah Kediaman Pejabat Bea Cukai R. Fadjar Donny Tjahjadi

1 jam yang lalu

Hukum
Advokat Marcella Santoso (Foto: Istimewa)

Siasat Marcella Cs Lakukan "Operasi Media" untuk Pengaruhi Sidang Korupsi Tata Kelola Timah

6 jam yang lalu

Hukum
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Kejagung Persilakan Nadiem Ajukan Izin untuk Penanganan Medis Pascaoperasi

7 jam yang lalu

Monitor Hukum
Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah menyegel konsesi tambang nikel PT Tonia Mitra Sejahtera, serta PT Toshida Indonesia dan PT Suria Lintas Gemilang. Mengapa PT Putra Kendari Sejahtera (PKS) yang diduga melakukan pelanggaran serupa di kawasan hutan produksi terbatas dan hutan lindung Kompleks Lalindu tak turut disentuh?

PT Putra Kendari Sejahtera Lolos Penyelidikan Kejagung hingga Tak Disentuh Satgas PKH

20 jam yang lalu

Politik
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Saan Mustopa (Foto: Istimewa)

NasDem soal Sidang Etik Sahroni dan Nafa Urbach: Kita Ikuti Semua Mekanisme di MKD

1 hari yang lalu

Hukum
Advokat Marcella Santoso (Foto: Istimewa)

Marcella Cs Bentuk Group Chat Dengan Nama Samaran: Bahas Pembentukan Opini Negatif Penanganan Perkara CPO

25 Oktober 2025 15:32 WIB