Komisi III DPR Minta Polisi Tangkap Mafia Tambang Limestone dan Cadas di Bogor

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 18 Oktober 2023 16:33 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi III DPR RI Santoso, meminta aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini pihak kepolisian segera menutup dan menindak para pelaku mafia tambang limestone dan cadas yang diduga tidak memiliki izin atau ilegal di Desa Lulut Nambo, Klapanunggal, Bogor, Jawa Barat. "Kalau itu ilegal aparat penegak hukum harus segera menutup dan mempidanakan para pelaku," kata Santoso kepada Monitorindonesia.com, Rabu (18/10). Politikus Demokrat itu juga meminta polisi untuk memeriksa Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor. Sebab, tambang limestone dan cadas telah tiga tahun dibiarkan bebas beroperasi. Kemudian, jangan sampai selama ini ada keterlibatan Pemda dalam operasi tambang ilegal tersebut. "Libatkan pula Pemda setempat, apakah selama ini Pemda membiarkan tambang ilegal tersebut. Tidak melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum dan instansi terkait," ujarnya. Meski ada dugaan beking kuat terhadap tambang ilegal itu, tegas dia, semua di mata hukum tetap sama dan harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. "Tidak ada yang kebal hukum, kalau salah harus ditindak," tandasnya. Diketahui, tambang limestone dan cadas beroperasi di Lahan yang memiliki luas sekitar 50 hektare itu berada tak jauh dari lokasi pabrik PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (DI) #Mafia Tambang Limestone dan Cadas

Topik:

Polri Mafia Komisi III DPR Tambang Limestone dan Cadas

Berita Sebelumnya

Mabes Polri Soal SKCK Erick Thohir

Berita Selanjutnya

Tambang Limestone dan Cadas Diduga Ilegal Dibekingi APH, Komisi III DPR: Tidak Ada yang Kebal Hukum!

Berita Terkait

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok Ist)

Menkeu Purbaya Bidik Mafia Tekstil dan Baja, Ungkap Sudah Kantongi Nama Pemain Besar

22 Oktober 2025 14:06 WIB

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

11 Oktober 2025 13:23 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

8 Oktober 2025 13:43 WIB

Hukum
Ilustrasi - Anggota Polri (Foto: Istimewa)

Daftar 341 Ribu Lebih Data Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (2)

7 Oktober 2025 09:42 WIB