Cegah Banjir! BNPB Perpanjang Modifikasi Cuaca di Jabodetabek

Jakarta, MI - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) resmi memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Jabodetabek hingga 10 Maret 2025. Keputusan ini diambil untuk mengantisipasi potensi curah hujan tinggi.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengungkapkan bahwa perpanjangan ini didasarkan pada prakiraan cuaca tanggal 9-10 Maret 2025. 

"Perpanjangan OMC ini diputuskan setelah mempertimbangkan prakiraan cuaca pada tanggal 9-10 Maret 2025 yang menunjukkan indikasi potensi peningkatan pertumbuhan awan hujan yang dapat berdampak pada terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, di hampir sebagian besar Pulau Jawa," ujar Abdul di Jakarta, dikutip Minggu (9/3/2025).

"Pada periode ini, angin kencang diperkirakan akan terjadi di beberapa daerah," ucapnya.

Ia menyampaikan bahwa selama lima hari pelaksanaan pada 4-8 Maret 2025, OMC telah menyelesaikan total 26 sorti dengan 50 jam 17 menit penerbangan. Adapun total bahan semai yang ditebarkan di langit Jawa Barat dan sekitarnya mencapai 22 ton Natrium Klorida (NaCl) dan 4 ton Kalsium Oksida (Cao).

"Padal 8 Maret 2025, kegiatan penerbangan dilakukan dalam enam sorti yang menyasar ke wilayah Perairan Utara Jawa Barat di sekitaran Karawang dan Cirebon serta di wilayah DAS Citarum guna mengurangai supply awan hujan yang bergerak menuju Provinsi Jawa Barat," paparnya.

"Hasil OMC kemarin yang menghabiskan 6.000 Kg NaCl ini terpantau hujan dengan intensitas ringan terjadi pada wilayah utara, timur, dan tengah Jawa Barat, sedangkan hujan dengan intensitas sedang mencapai 50 mm di wilayah perairan mampu didistribusikan sebelum masuk ke arah daratan Jawa Barat Bagian Selatan (Sukabumi)," tambahnya.

Abdul menambahkan bahwa OMC merupakan langkah untuk mengurangi potensi curah hujan di wilayah Jabodetabek, sehingga dapat menekan risiko banjir susulan serta mempercepat proses tanggap darurat dan transisi pascabencana di kawasan tersebut.

"Upaya ini merupakan komitmen Pemerintah Pusat dalam untuk mitigasi bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi yang dapat memicu banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah," tandasnya.